Akuntansi Ijarah

Nama : Siska Silvira S
NPM : 223404051
Kelas : A

1. Dalam kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, di mana bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan mengalami keterlambatan pembayaran, maka yang harus membayar denda adalah B selaku pemilik bangunan. Alasannya adalah karena B sebagai pemilik bangunan memiliki kewajiban langsung kepada Bank Syariah terkait agunan tersebut, dan hubungan kontraktual ini terpisah dari akad ijarah antara A dan B. A hanya memiliki hak guna atas bangunan tersebut sesuai akad ijarah dan tidak memiliki kewajiban terkait agunan bangunan tersebut di Bank Syariah. Denda keterlambatan merupakan konsekuensi dari kelalaian B dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Syariah, bukan terkait dengan pemanfaatan bangunan oleh A dalam akad ijarah.

2. Dalam situasi di mana A menyewa aset milik C dan telah membayar uang muka, namun kemudian A ingin membatalkan akad sewa sebelum aset tersebut digunakan, penanganan uang muka tersebut harus mengacu pada kesepakatan awal dalam akad ijarah. Pada umumnya, jika pembatalan dilakukan sepihak oleh penyewa (A), maka uang muka dapat menjadi hak pemilik (C) sebagai ganti rugi (ta'widh) atas persiapan yang telah dilakukan dan potential loss akibat pembatalan tersebut. Namun, jika dalam akad disebutkan bahwa uang muka dapat dikembalikan atau ada kesepakatan khusus mengenai hal ini, maka pengembalian uang muka harus mengikuti kesepakatan tersebut. Praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan menghindari kerugian salah satu pihak.

3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Berdasarkan standar tersebut, biaya perolehan aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan ditambah biaya langsung awal. Biaya perolehan meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya langsung awal dapat mencakup biaya komisi, biaya legal, dan biaya internal yang dapat diatribusikan secara langsung. Pencatatan ini penting untuk menentukan nilai depresiasi aset selama masa ijarah dan nilai buku aset pada akhir periode ijarah. Pengakuan biaya perolehan ini juga menjadi dasar untuk perhitungan ujrah (sewa) yang akan dibebankan kepada penyewa.

1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, siapa yang harus membayar denda dan apa alasannya
Jawab:
Denda yang ditarik oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan dan pihak yang menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan. A tidak bertanggung jawab atas denda tersebut karena A hanya menyewa bangunan dari B berdasarkan akad ijarah. Alasan utama adalah bahwa keterlambatan pembayaran yang menyebabkan denda adalah masalah antara B dan Bank Syariah, bukan bagian dari kesepakatan sewa antara A dan B. Jadi, B harus membayar denda tersebut kepada Bank Syariah.

2. Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?
Jawab:
Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A kepada C biasanya tergantung pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad sewa. Umumnya, ada beberapa skenario yang bisa terjadi:

Pengembalian Uang Muka Penuh: Jika dalam akad sewa tidak ada ketentuan khusus mengenai pembatalan, A berhak mendapatkan pengembalian uang muka penuh karena aset belum digunakan.

Pengembalian Sebagian Uang Muka: Jika ada ketentuan dalam akad yang menyebutkan bahwa sebagian dari uang muka akan dipotong sebagai kompensasi atas pembatalan, maka A akan mendapatkan kembali uang muka setelah dipotong sesuai kesepakatan.

Tidak Ada Pengembalian: Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketentuan yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, sebagai kompensasi bagi C atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Namun, tanpa ketentuan khusus, prinsip umum dalam hukum syariah adalah untuk berusaha adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Jadi, jika tidak ada ketentuan spesifik, pengembalian penuh atau sebagian besar adalah yang paling adil.

3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?
Jawab:
Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
Bagaimana dicatat: Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap pada neraca. Ini termasuk semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset tersebut untuk digunakan dalam operasi ijarah. Berikut adalah komponen-komponen utama yang dicatat:

Biaya Pembelian: Harga beli aset tersebut.

Biaya Pengangkutan: Jika ada biaya pengiriman atau transportasi aset.

Biaya Instalasi dan Persiapan: Termasuk biaya instalasi dan persiapan agar aset siap digunakan.

Biaya Tambahan Lainnya: Biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset, seperti pajak impor, asuransi selama pengangkutan, dan biaya komisioning.

Acuannya: Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan dan persiapan aset ijarah dicatat dengan benar.

Dengan cara ini, bank atau perusahaan bisa memantau nilai aset tetapnya dengan akurat dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Nama : MUHAMMAD.FAISAL
NPM : 223404160
KLS : C

1.Denda Keterlambatan Pembayaran: Denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah menjadi tanggung jawab B, pemilik bangunan, karena masalah tersebut berkaitan dengan agunan dan bukan kesepakatan sewa antara A dan B

2.Nasib Uang Muka: Uang muka yang dibayarkan A kepada C tergantung pada ketentuan dalam akad sewa. Jika tidak ada ketentuan, A berhak mendapatkan pengembalian penuh; jika ada potongan, maka sebagian uang muka dapat dipotong sebagai kompensasi.

3.Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah: Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap di neraca, termasuk biaya pembelian, pengangkutan, dan instalasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku

NAMA : FITRIANI NUR ALIFIA
NPM : 223404149
Kelas : C

1. Ketika B menjualkan bangunan kepada A, bangunan tersebut juga dijadikan agunan untuk pinjaman di Bank Syariah. Artinya B menggunakan hak milik atas bangunan tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank. Dalam akad ijarah, Seorang sebagai penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sewa tepat pada waktunya. Keterlambatan dalam pembayaran menciptakan kewajiban bagi A untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan antara A dan B bersifat kontraktual. Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran adalah konsekuensi dari pelanggaran kontrak oleh A. Dalam kasus ini, A bertanggung jawab untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa kepada B. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip akad ijarah dan hubungan kontraktual yang ada di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi A untuk memenuhi kewajibannya agar tidak terkena hukuman lebih lanjut dan menjaga hubungan baik dengan B sebagai pemilik bangunan.

2. Dalam kasus A yang membatalkan akad sewa setelah membayar uang muka kepada C, nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Umumnya, jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian, uang muka dianggap hangus dan menjadi hak pemilik aset (C) jika penyewa (A) membatalkan sewa. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan setelah pembatalan transaksi. Namun, jika ada kesepakatan yang berbeda, maka ketentuan tersebut harus dipatuhi.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset tersebut diperoleh, mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 107 tentang Ijarah. Pada saat pengakuan, biaya perolehan dicatat sebagai aset ijarah dan mengurangi kas atau utang yang terkait dengan transaksi tersebut. Jurnal yang digunakan untuk pencatatan ini adalah mendebit akun Aset Ijarah dan mengkredit akun Kas atau Utang. Selain itu, pencatatan ini juga harus memperhatikan standar akuntansi lain yang relevan, seperti PSAK 16 tentang Aset Tetap dan PSAK 13 tentang Properti Investasi. Setelah pengakuan awal, perusahaan perlu melakukan penyusutan aset ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan yang berlaku, sehingga mencerminkan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan. Acuan untuk pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Ijarah, yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset dalam transaksi ijarah. Biaya perolehan dicatat pada saat aset diperoleh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap dan PSAK 13 untuk properti investasi. Selain itu, akuntansi ijarah juga memperhatikan aspek-aspek seperti penyusutan, pengakuan pendapatan, dan biaya perbaikan, yang harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang akurat dan transparan.

Nur Azizah Refi Januar
223404162
Vkp-C
1. Dalam kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, di mana bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan mengalami keterlambatan pembayaran, maka yang harus membayar denda adalah B selaku pemilik bangunan. Alasannya adalah karena B sebagai pemilik bangunan memiliki kewajiban langsung kepada Bank Syariah terkait agunan tersebut, dan hubungan kontraktual ini terpisah dari akad ijarah antara A dan B. A hanya memiliki hak guna atas bangunan tersebut sesuai akad ijarah dan tidak memiliki kewajiban terkait agunan bangunan tersebut di Bank Syariah. Denda keterlambatan merupakan konsekuensi dari kelalaian B dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Syariah, bukan terkait dengan pemanfaatan bangunan oleh A dalam akad ijarah.

2. Dalam situasi di mana A menyewa aset milik C dan telah membayar uang muka, namun kemudian A ingin membatalkan akad sewa sebelum aset tersebut digunakan, penanganan uang muka tersebut harus mengacu pada kesepakatan awal dalam akad ijarah. Pada umumnya, jika pembatalan dilakukan sepihak oleh penyewa (A), maka uang muka dapat menjadi hak pemilik (C) sebagai ganti rugi (ta'widh) atas persiapan yang telah dilakukan dan potential loss akibat pembatalan tersebut. Namun, jika dalam akad disebutkan bahwa uang muka dapat dikembalikan atau ada kesepakatan khusus mengenai hal ini, maka pengembalian uang muka harus mengikuti kesepakatan tersebut. Praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan menghindari kerugian salah satu pihak.

3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Berdasarkan standar tersebut, biaya perolehan aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan ditambah biaya langsung awal. Biaya perolehan meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya langsung awal dapat mencakup biaya komisi, biaya legal, dan biaya internal yang dapat diatribusikan secara langsung. Pencatatan ini penting untuk menentukan nilai depresiasi aset selama masa ijarah dan nilai buku aset pada akhir periode ijarah. Pengakuan biaya perolehan ini juga menjadi dasar untuk perhitungan ujrah (sewa) yang akan dibebankan kepada penyewa.

Nama: Faridatussa’adah Gunawan
NPM:223404161
Kelas: C
1. Dalam sewa bangunan dalam akad ijarah, jika terjadi keterlambatan pembayaran dan bank syariah mengenakan denda,denda tersebut dj bayar oleh penyewa (A) oleh bank merupakan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran yang menjadi tanggung jawab penyewa, meskipun bangunan tersebut juga menjadi agunan di bank, karena penyewa bertanggung jawab atas pembayaran sewa sesuai kesepakatan dalam akad ijarah, yang menyatakan bahwa penyewa wajib membayar sewa dan menjaga keutuhan aset
2. ⁠nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal antara pihak A dan C. biasanya jika tidak ada kesepakatan yang menyatakan kesepakatan, uang muka dianggap hangus dan menjadi milik pemilik aset (C) jika penyewa (A) membatalkan sewa.
3. ⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat objek ijarah diperoleh, dengan pengakuan sebesar biaya perolehan. Akuntansi ini mengikuti PSAK 107, yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah, termasuk penyusutan dan pengakuan pendapatan Jurnal akuntansi untuk pencatatan perolehan. Acuan untuk biaya perolehan mengacu pada standar akuntansi yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap.

Nama : Rangga Rizki Pangestu
Npm : 223404158
Kelas : C
1. Yang harus membayar denda adalah pihak b karena pihak b yang menjadi pemilik dan memiliki kewajiban atas agunanya dengan bank syariah tersebut dan denda itupun akibat dari kelalayan pihak b tersebut. Dan kontrak inipun terpisah dengan hal terkait akad ijarah yang dilakukan oleh pihak a dan pihak b
2. Jika pihak a melakukan pembatalan dengan pihak c, nasib uang muka tergantung pada saat adanya ketentuan dalam perjanjian baik dari segi penyebab pembatalannya, dan uang muka ini juga bisa dikembalikan tetapi dengan catatan setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak C tetapi bisa terjadi uang muka dikembalikan semua atau tidak yang mana hal ini tergantung lagi dari kesepakatan saat perjanjian.
3. Biaya perolehan ijarah dicatat ketika adanya objek ijarah diperoleh dan dicatat pada sisi aset pada neraca, dan acuan untuk pencatatan ini mengacu pada standar akuntansi seperti PSAK 16 untuk aset tetap dan PSAK 13 untuk properti investasi

Nama : Adibah Najla Fitria
Npm : 223404169
Kelas : C

1. Dalam situasi ini, pemilik bangunan (B) yang bertanggung jawab membayar denda kepada Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban, bukan penyewa (A). Hal ini karena tanggung jawab pembayaran denda keterlambatan kewajiban merupakan bagian dari tanggung jawab pemilik aset yang mengagumkan bangunan tersebut di bank. Secara hukum dan syariah, penyewa tidak memiliki kewajiban terhadap utang atau kewajiban yang terkait dengan hal milik pemilik bangunan, kecuali jika terdapat kesepakatan khusus sebelum nya.
2. Jika A membayar uang muka untuk menyewa aset milik C dan kemudian memutuskan untuk membatalkan akad sebelum menggunakan aset tersebut, nasib uang muka tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam akad sewa. Secara umum, jika tidak ada ketentuan khusus mengenai pengembalian uang muka dalam akad, C berhak untuk menahan uang muka sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut. Namun jika akad mencantumkan khusus pengembalian uang muka dalam hal pembatalan sebelum penggunaan, maka A berhak mendapatkan kembali uang mukanya.
3. Biaya perolehan aset ijazah dicatat sebagai bagian dari aset sewa dalam laporan keuangan. Biasanya, biaya ini meliputi biaya perolehan, biaya perbaikan yang dibutuhkan agar aset siap disewakan, dan biaya langsung lainnya yang terkait dengan perolehan aset. Acuan pencatatan ini didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 107 tentang Akuntansi ijazah, yang menyatakan bahwa biaya perolehan aset ijazah dicatat sebagai nilai perolehan awal yang akan diakui dalam penyusutan selama periode sewa.

Nama : Laelatul Solehah
NPM : 223404017
Kelas : A

1. Dalam kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, jika bangunan tersebut dijamin sebagai aset oleh Bank Syariah dan pembayaran sewanya terlambat, denda akan menjadi tanggung jawab B (pemberi sewa). Hal ini disebabkan oleh denda yang terhubung dengan kewajiban pembayaran dalam kontrak sewa, di mana penyewa (A) tidak bertanggung jawab atas denda yang dikenakan kepada pemilik (B) karena telat membayar sewa.

2. Nasib uang muka yang dibayarkan oleh A kepada C saat menyewa aset tergantung pada kesepakatan dalam akad ijarah (sewa). Apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik C. Namun, tanpa ketentuan yang jelas, biasanya uang muka dapat dikembalikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti menemukan penyewa pengganti. Karenanya, penting untuk mengacu pada aturan yang tercantum dalam akad ijarah (sewa) yang telah disetujui.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan pada saat objek ijarah diperoleh. Hal ini diatur dalam PSAK 107 (2009) tentang Akuntansi Ijarah. Selain itu, aset ijarah juga harus memenuhi syarat, yaitu:
• Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut
• Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

Yanda Herlita
223404043
Kelas A

1. Jika A menyewa bangunan dari B dan bangunan tersebut merupakan agunnan di bank syariah yang masih ada denda karena keterlambatan pembayaran, maka denda tersebut seharusnya ditanggung oleh pihak B sebagai pemilik bangunan. Hal ini dikarenakan denda tersebut merupakan kewajiban pemilik dengan bank, bukan penyewa dengan bank. A hanya berkewajiban membayar sewanya ke B.

2. Jika A telah membayar uang muka akan tetapi ingin membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, maka nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam akad. Pada umumnya, uang muka dapat dikembalikan sepenuhnya kepada A. Namun, jika ada klausul yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan, maka uang tersebut tidak bisa dikembalikan.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sesuai dengan PSAK 107. Pengakuan biaya perolehan tersebut mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Acuan untuk pencatatan termasuk harga pembelian aset, biaya transportasi dan instalasi, biaya lain yang relevan yang diperlukan untuk mendapatkan aset siap digunakan.

Phoebe Nikita putri
223404036
VKP-A
1. Dalam kasus di mana A menyewa bangunan kepada B melalui akad ijarah, jika pembayaran sewa terlambat, A biasanya akan bertanggung jawab atas denda jika bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah. Ini karena, sesuai dengan perjanjian dalam akad ijarah, penyewa, bukan pemilik aset, bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran sewa.
2. Nasib uang muka yang telah dibayarkan A kepada C bergantung pada perjanjian sewa. Jika tidak ada ketentuan khusus, uang muka biasanya dianggap hangus dan menjadi milik C jika A membatalkan sewa sebelum aset dapat digunakan. Namun, dalam beberapa kasus, pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan syarat tertentu, seperti mencari penyewa baru. Oleh karena itu, penting untuk mengingat ketentuan yang disepakati dalam perjanjian sewa.
3. ⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset diperoleh, sesuai dengan PSAK 107.Acuan untuk pencatatan ini mengacu pada PSAK 107 yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset ijarah, di mana aset dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan selama masa manfaatnya

Nama : Devia Febilla Nur Azizah
NPM : 223404191
Kelas : C

1. Keterlambatan dalam pembayaran sewa umumnya menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat. Dalam situasi ini, jika A sebagai penyewa tidak membayar sewa tepat waktu kepada B, maka A akan menanggung denda tersebut.
Alasannya adalah bahwa dalam akad ijarah, penyewa (A) memiliki kewajiban untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Apabila A gagal memenuhi kewajibannya, A bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan tersebut, termasuk denda yang mungkin dikenakan oleh Bank Syariah. Dalam hubungan sewa-menyewa, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga keterlambatan pembayaran oleh A akan mengakibatkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh A, termasuk denda dari pihak ketiga (Bank Syariah).

2. Skenario yang Mungkin Terjadi:

• Uang Muka Tidak Dikembalikan:
Jika perjanjian menyatakan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan jika terjadi pembatalan, maka pihak yang membatalkan akan kehilangan uang muka tersebut. Jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan penyewa, maka uang muka umumnya tidak akan dikembalikan.

• Uang Muka Dikembalikan Sebagian:
Jika perjanjian mencakup ketentuan bahwa sebagian uang muka akan dikembalikan, maka penyewa akan menerima pengembalian sesuai kesepakatan. Jika pembatalan dilakukan dengan alasan yang sah, penyewa mungkin berhak mendapatkan kembali sebagian dari uang muka.

• Uang Muka Dikembalikan Seluruhnya:
Jika pembatalan terjadi karena kesalahan penyewa, atau karena keadaan force majeure yang menghalangi pelaksanaan perjanjian, maka uang muka biasanya akan dikembalikan sepenuhnya.

3. Biaya perolehan aset ijarah adalah nilai awal yang digunakan untuk mencatat aset dalam neraca perusahaan. Pencatatan biaya ini penting karena akan menjadi dasar untuk menghitung penyusutan atau amortisasi aset ijarah di masa mendatang.

Contoh Pencatatan:
Misalnya, sebuah perusahaan menyewa gedung dengan sistem ijarah. Biaya perolehan gedung tersebut meliputi:

• Harga pembelian gedung
• Biaya notaris
• Biaya renovasi
• Estimasi biaya pembongkaran gedung di akhir masa sewa

Semua biaya ini akan diakui sebagai biaya perolehan gedung dan dicatat dalam akun aset tetap perusahaan.

Tujuan Pencatatan:
Pencatatan biaya perolehan aset ijarah bertujuan untuk:

• Menghitung depresiasi/amortisasi.
• Menyajikan posisi keuangan perusahaan.
• Memenuhi persyaratan pelaporan keuangan.

Pencatatan biaya perolehan yang sesuai dengan SAK akan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan transparan.

Acuan Pencatatan:
Pencatatan biaya perolehan aset ijarah merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di negara tertentu. Di Indonesia, standar yang relevan adalah PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Menurut PSAK 107, biaya perolehan aset ijarah diakui saat aset diperoleh dengan nilai perolehannya.

Azril Zulfikar (C)
223404182
1.Dalam kasus ini, secara umum denda keterlambatan pembayaran agunan seharusnya ditanggung oleh pemilik bangunan (B). Berikut alasannya:Perjanjian Agunan: Denda keterlambatan pembayaran adalah bagian dari perjanjian antara B sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur. Kewajiban membayar denda ini merupakan konsekuensi langsung dari perjanjian tersebut.Tanggung Jawab Pemilik: Sebagai pemilik bangunan dan pihak yang berutang kepada bank, B bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban yang timbul dari perjanjian agunan, termasuk pembayaran denda.
2.Dalam kasus pembatalan sewa sebelum aset digunakan, nasib uang muka yang telah dibayarkan akan sangat bergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian sewa. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi antara lain:

Uang muka dikembalikan seluruhnya: Jika dalam perjanjian sewa terdapat klausul yang menyebutkan bahwa uang muka akan dikembalikan sepenuhnya jika salah satu pihak membatalkan perjanjian sebelum aset digunakan, maka A berhak atas pengembalian seluruh uang muka.
Uang muka dikembalikan sebagian: Bisa saja dalam perjanjian terdapat kesepakatan bahwa sebagian dari uang muka akan hangus sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh C dalam mempersiapkan aset untuk disewakan.
Uang muka tidak dikembalikan: Jika perjanjian tidak mengatur mengenai pengembalian uang muka dalam kondisi pembatalan, atau jika terdapat klausul yang menyatakan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan dalam kondisi apapun, maka A mungkin kehilangan seluruh uang muka yang telah dibayarkan.
Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan:

Alasan Pembatalan: Jika pembatalan dilakukan karena kesalahan atau pelanggaran perjanjian oleh C, maka A mungkin memiliki dasar yang lebih kuat untuk meminta pengembalian seluruh uang muka.
Ketentuan Hukum: Selain perjanjian yang dibuat, hukum yang berlaku juga akan menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Undang-undang Perlindungan Konsumen, misalnya, dapat memberikan perlindungan tambahan bagi A sebagai konsumen.
Bukti-bukti: Adanya bukti-bukti tertulis mengenai perjanjian sewa, pembayaran uang muka, dan komunikasi antara A dan C akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini.
3.Biaya perolehan aset ijarah adalah nilai awal yang digunakan untuk mengakui aset ijarah dalam laporan keuangan. Nilai ini menjadi dasar untuk perhitungan penyusutan atau amortisasi aset ijarah di masa mendatang.

Acuan Pencatatan
Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, standar yang relevan adalah PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

PSAK 107 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi ijarah dalam laporan keuangannya.

Komponen Biaya Perolehan Aset Ijarah
Secara umum, biaya perolehan aset ijarah meliputi:

Pembayaran uang muka: Jumlah uang yang dibayarkan di awal masa sewa.
Biaya langsung lainnya: Biaya-biaya yang timbul secara langsung dalam rangka memperoleh dan mempersiapkan aset ijarah untuk digunakan, seperti biaya transportasi, biaya pemasangan, dan biaya inspeksi.
Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset: Jika terdapat kewajiban untuk membongkar atau memindahkan aset ijarah di akhir masa sewa, maka biaya yang diestimasikan untuk kegiatan tersebut juga termasuk dalam biaya perolehan.

Nama :Hilman Hidayat
Npm : 223404194
Kelas : C
Catatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap pada neraca, termasuk semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset tersebut untuk digunakan dalam operasi ijarah. Komponen-komponennya

Biaya Pembelian: Harga beli aset tersebut
Biaya Pengangkutan: Biaya pengiriman atau transportasi aset
Biaya Instalasi dan Persiapan: Biaya instalasi dan persiapan agar aset siap digunakan

Acuannya
Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan dan persiapan aset ijarah dicatat dengan benar. Dengan demikian, bank atau perusahaan bisa memantau nilai aset tetapnya dengan akurat dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya

Nama: Feyranissa Fitria
NPM: 223404163
Kelas: C
1. Dalam kasus A yang menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, jika bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah dan A mengalami keterlambatan pembayaran, maka A yang harus menanggung denda atas keterlambatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab A sebagai penyewa untuk memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai perjanjian. Meskipun bangunan tersebut dijadikan agunan, keterlambatan pembayaran sewa adalah tanggung jawab langsung A. Oleh karena itu, denda yang dikenakan akibat keterlambatan tersebut menjadi beban A, sesuai dengan prinsip hukum dan akad yang telah disepakati.
2. Jika A menyewa aset milik C dan telah membayar uang muka, tetapi sebelum aset tersebut digunakan A memutuskan untuk membatalkan akad sewa, nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan dalam perjanjian sewa yang telah dibuat. Jika perjanjian tidak mencantumkan klausul mengenai pengembalian uang muka dalam hal pembatalan, maka uang muka tersebut biasanya tidak dapat dikembalikan dan dianggap sebagai kompensasi bagi pemilik aset (C). Namun, jika terdapat ketentuan yang mengatur pengembalian uang muka, A berhak untuk mendapatkannya kembali sesuai dengan isi perjanjian.
3. Biaya perolehan aset dalam akad ijarah dicatat sebagai aset di neraca penyewa dan diakui sebagai beban sewa selama masa sewa berlangsung. Pencatatan ini mengikuti prinsip akuntansi syariah serta standar akuntansi yang relevan, seperti PSAK 73 di Indonesia, yang mengatur tentang sewa. Biaya sewa yang dibayarkan selama masa sewa akan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban, sedangkan biaya lain yang berkaitan dengan perolehan aset juga harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Nama : Nurul Huda
NPM : 223404042
Kelas : A

1. Dalam kasus di mana A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, tetapi bangunan tersebut sedang diagunkan di Bank Syariah dan terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban yang menyebabkan adanya denda, maka pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran denda tersebut adalah B (pemilik bangunan).
Alasannya yaitu ketika B menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan, maka kewajiban terkait pembiayaan (termasuk keterlambatan pembayaran yang memicu denda) tetap merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik dan debitur. Agunan merupakan bagian dari perjanjian antara B dan Bank Syariah, yang mana A sebagai penyewa tidak terlibat dalam kewajiban tersebut.

Nama : Sahrul Ramdhani
NPM : 223404044
Kelas : A
1. Dalam situasi A menyewa bangunan dari B melalui perjanjian sewa (ijarah), jika bangunan tersebut digunakan sebagai jaminan di Bank Syariah dan A terlambat membayar sewa, maka denda atas keterlambatan ini umumnya menjadi tanggung jawab A sebagai penyewa. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian sewa, A sebagai penyewa memiliki kewajiban membayar sewa tepat waktu sesuai kesepakatan. Jika ada keterlambatan, maka denda akan dikenakan oleh B sebagai pemilik atau oleh Bank Syariah jika bangunan tersebut telah dijaminkan. Denda ini tidak dibebankan kepada B, sebab B tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh A.
2. Nasib Uang Muka Jika Pembatalan Terjadi Sebelum Sewa Dimula.
Jika A sudah membayar uang muka untuk menyewa aset milik C namun kemudian membatalkan perjanjian sebelum menggunakan aset tersebut, uang muka tersebut akan diperlakukan sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Biasanya, jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian, uang muka tersebut dianggap hangus. Namun, jika perjanjian menyebutkan aturan pengembalian uang muka dalam kasus pembatalan sebelum penggunaan, maka A berhak mendapatkan kembali uang mukanya.
3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset tersebut diperoleh, dan pengakuan ini mengacu pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah

Nama : Rahmanisa Putri Irawan
NPM : 223404183
Kelas : C
Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
Biaya perolehan aset ijarah adalah semua pengeluaran yang terkait dengan perolehan dan penyiapan aset tersebut agar siap digunakan. Biaya ini menjadi dasar untuk menghitung penyusutan atau amortisasi aset ijarah di masa mendatang.

Acuan Pencatatan
Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107: Akuntansi Ijarah. PSAK ini memberikan panduan lengkap mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Komponen Biaya Perolehan
Biaya perolehan aset ijarah umumnya mencakup:
Harga pembelian aset: Harga yang dibayarkan untuk memperoleh aset dari penjual.
Biaya-biaya langsung: Biaya-biaya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan aset, seperti biaya transportasi, bea masuk, dan biaya pemasangan.
Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset: Jika di masa mendatang perusahaan diperkirakan akan membongkar atau memindahkan aset, maka biaya yang diestimasikan juga dimasukkan dalam biaya perolehan.

Setelah Pencatatan
Setelah biaya perolehan dicatat, aset ijarah akan disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Besarnya penyusutan atau amortisasi akan mempengaruhi laba rugi perusahaan dan nilai buku aset pada neraca.
Catatan: Pencatatan biaya perolehan aset ijarah ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada jenis aset, kompleksitas transaksi, dan kebijakan akuntansi perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda, sebaiknya konsultasikan dengan akuntan publik.

Nama : Putri Sri Wahyuni
NPM : 223404174
Kelas : C

1. Pemilik gedung (B) bertanggung jawab atas pembayaran denda. karena denda tersebut timbul akibat keterlambatan B dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Bank Syariah, di mana bangunan yang disewakan kepada A menjadi agunannya. dalam kasus ini, penyewa (A) tidak perlu menanggung denda keterlambatan pembayaran sewa, karena denda tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara pemilik (B) dan bank syariah. Tanggung jawab untuk membayar denda sepenuhnya berada pada pemilik (B).

2. Nasib uang muka yang sudah dibayarkan dalam kasus pembatalan akad sewa tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa yang telah disepakati sebelumnya, terutama bagian yang berkaitan dengan pembatalan dan pengembalian uang muka.

3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah dicatat dalam neraca pada saat aset tersebut diperoleh sebagai aset tetap. Nilai aset yang diakui adalah sebesar biaya perolehannya. Pencatatan ini mengacu pada beberapa standar akuntansi, di antaranya yaitu PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan PSAK 16 Properti, Tanaman, dan Peralatan, untuk aset tetap.

Nama : Aulya Fithrotuzzahro Az-zakiyah
NPM : 223404167
Kelas : C
1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, siapa yang harus membayar denda dan apa alasannya?
Jawab: Dalam hal A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, jika bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah dan terjadi keterlambatan pembayaran, denda biasanya menjadi tanggung jawab penyewa, yaitu A. Hal ini karena A sebagai penyewa memiliki kewajiban untuk membayar sewa sewa sesuai dalam akad ijarah . Jika A terlambat membayar, maka denda yang dikenakan oleh bank atas keterlambatan tersebut adalah konsekuensi dari pelanggaran kewajiban pembayaran sewa

2. Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?
Jawab: Jika A membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset yang disewa dan telah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal antara A dan C. Biasanya, jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian yang menyatakan sebaliknya, uang muka dianggap hangus dan menjadi milik C sebagai pembatalan atas pembatalan. Ini sejalan dengan prinsip dalam transaksi yang menyatakan bahwa uang muka berfungsi sebagai jaminan, jika transaksi dibatalkan karena keputusan satu pihak, maka uang muka tidak dikembalikan.

3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?
Jawab: Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat objek ijarah diperoleh, diakui sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk pemilik (mu'jir) mengikuti PSAK 107, yang mewajibkan pengakuan biaya perolehan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi yang berlaku untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Untuk penyewa (musta'jir), beban sewa diakui selama masa akad saat manfaat aset diterima. Acuan utama dalam pencatatan ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, khususnya PSAK 107 dan PSAK 16 untuk aset tetap.

Husnul Rohmatul Fauziah
223404193
C
3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?
Jawab:
Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
1.Pengakuan Aset
2.Pengukuran awal
3.Penyajian dan Pengungkapan
4.Pencatatan Ujrah (Sewa)
Acuan:
Acuan pencatatan ini merujuk pada PSAK 107 yang mengatur tentang akuntansi untuk transaksi ijarah, serta Fatwa DSN-MUI terkait dengan akad ijarah, seperti Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa-fatwa ini menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan terkait objek ijarah serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, tetapi bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, maka A harus membayar denda tersebut

2. Jika A membatalkan akad sewa setelah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal antara A dan C.
Uang Muka Hangus: Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, maka uang muka akan hangus dan menjadi milik C12.
Uang Muka Kembali: Jika disepakati bahwa uang muka dapat dikembalikan, maka A berhak mendapatkan kembali uang tersebut12.
Sebagai praktik umum, banyak pemilik aset menerapkan sistem di mana uang muka hangus jika penyewa membatalkan sewa, untuk melindungi diri dari kerugian akibat kehilangan potensi penyewa lain

3. Acunya adalah mengacu pada PSAK yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap, PSAK 13 untuk properti investasi, dan PSAK 19 untuk aset tidak berwujud.
Rincian Acuan:
PSAK 16: Digunakan untuk aset tetap, yang mencakup aturan pengakuan dan pengukuran aset tetap, termasuk proses penyusutan dan amortisasi
PSAK 13: Digunakan untuk properti investasi, yang mencakup aturan pengakuan dan pengukuran properti investasi, termasuk proses penyusutan dan amortisasi
PSAK 19: Digunakan untuk aset tidak berwujud, yang mencakup aturan pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud, termasuk proses penyusutan dan amortisasi

Muhamad Jafar Sidik
223404002
A

1. Dalam kasus di mana A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, dan bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah, kewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran biasanya bergantung pada ketentuan dalam akad ijarah dan perjanjian antara B dan Bank Syariah.

Secara umum, jika A terlambat membayar sewa kepada B, maka A yang bertanggung jawab atas denda keterlambatan tersebut, karena denda tersebut merupakan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran sewa. Namun, jika denda yang dimaksud adalah denda yang dikenakan oleh Bank Syariah kepada B karena status bangunan sebagai agunan dan B tidak memenuhi syarat pembayaran ke Bank, maka tanggung jawab tersebut akan kembali kepada B sebagai pemilik aset.

Dalam konteks syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap denda atau penalti harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mengharamkan pengenaan denda yang bersifat riba. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada perjanjian awal dan fatwa yang relevan untuk menentukan tanggung jawab yang tepat.

2. Dalam situasi di mana A menyewa aset milik C dan telah membayar uang muka, namun kemudian A ingin membatalkan akad sewa sebelum aset tersebut digunakan, penanganan uang muka tersebut harus mengacu pada kesepakatan awal dalam akad ijarah. Pada umumnya, jika pembatalan dilakukan sepihak oleh penyewa (A), maka uang muka dapat menjadi hak pemilik (C) sebagai ganti rugi (ta'widh) atas persiapan yang telah dilakukan dan potential loss akibat pembatalan tersebut. Namun, jika dalam akad disebutkan bahwa uang muka dapat dikembalikan atau ada kesepakatan
khusus mengenai hal ini, maka pengembalian uang muka harus mengikuti kesepakatan tersebut. Praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muama dan menghindari kerugian salah satu pihak.

3. Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah:
Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap di neraca, termasuk biaya pembelian, pengangkutan, dan instalasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku

Ihsan ardiansah
223404164
C
1 Dalam situasi sewa bangunan antara A dan B, di mana bangunan itu dijadikan agunan di Bank Syariah, jika terjadi keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan denda, A sebagai penyewa tidak bertanggung jawab atas denda tersebut. Denda itu merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan, karena berkaitan dengan kewajiban utang B kepada Bank Syariah. A hanya wajib membayar sewa sesuai dengan ketentuan dalam akad ijarah.
2 Terkait dengan pembatalan akad sewa oleh A setelah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut bergantung pada ketentuan dalam akad sewa. Jika tidak ada klausul yang mengatur tentang pengembalian uang muka, umumnya uang muka tersebut tidak akan dikembalikan sebagai kompensasi kepada pemilik aset (C) atas kemungkinan kerugian atau biaya yang sudah dikeluarkan. Namun, jika terdapat kesepakatan yang menyatakan bahwa uang muka bisa dikembalikan dalam situasi tertentu, maka uang muka tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang ada.
3 Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap di neraca perusahaan. Pencatatan ini mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku
- Pengakuan Aset Aset sewa diakui pada awal masa sewa dengan nilai wajar atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum, tergantung mana yang lebih tinggi.
- Depresiasi Aset tersebut akan disusutkan selama masa manfaatnya sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan.
- Biaya SewaPembayaran sewa dicatat sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi.
Acuan yang digunakan adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang relevan, terutama PSAK 73 tentang Sewa. Prinsip-prinsip dalam PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan.

NAMA : JIHAN SITI FAUJIAH
NPM : 223404150
KELAS : C

1. Siapa yang Bertanggung Jawab atas Denda Keterlambatan Kewajiban Jika A Menyewa Bangunan yang Dijadikan Agunan di Bank Syariah?

Pada situasi ini, bangunan yang disewa oleh A dari B berfungsi sebagai agunan di Bank Syariah, dan B mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dikenakan denda oleh bank. Dalam hal ini, denda keterlambatan merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik (mu'jir) yang memiliki kontrak dengan Bank Syariah, bukan tanggung jawab penyewa (A). A, sebagai musta'jir, hanya berhubungan dengan B terkait pemanfaatan bangunan tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi A untuk memikul denda keterlambatan yang harus dibayar B kepada Bank Syariah.

Alasannya adalah bahwa A tidak memiliki hubungan langsung dengan kewajiban utang B kepada Bank Syariah. Dalam akad ijarah, yang disewakan adalah hak guna (manfaat) bangunan, bukan hak kepemilikan atau kewajiban finansial terkait bangunan itu. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk membayar denda keterlambatan tetap berada pada B.

2. Pembatalan Akad Ijarah oleh Penyewa dan Penanganan Uang Muka Jika A telah membayar uang muka untuk menyewa aset milik C, tetapi kemudian memutuskan untuk membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, maka pengelolaan uang muka yang telah dibayarkan harus mengikuti ketentuan dalam akad yang telah disepakati. Umumnya, terdapat beberapa pilihan, yaitu:

- Pengembalian uang muka secara penuh: jika dalam akad terdapat ketentuan yang memungkinkan pembatalan dengan pengembalian uang muka secara penuh.
- Pengembalian sebagian uang muka atau tanpa pengembalian: jika akad menyatakan bahwa sebagian dari uang muka dapat dikembalikan atau tidak ada pengembalian sebagai kompensasi atas pembatalan.

Prinsipnya adalah merujuk pada kesepakatan awal dalam akad (syarat dan ketentuan) serta asas keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak ada ketentuan spesifik dalam akad, umumnya pengembalian sebagian dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami C akibat pembatalan tersebut.

3. Bagaimana Cara Mencatat Biaya Perolehan Aset Ijarah? Apa Acuannya?

Biaya perolehan aset ijarah dicatat sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yang mengatur transaksi ijarah. Dalam PSAK 107, biaya perolehan aset ijarah awalnya diukur berdasarkan harga perolehan, yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyewa untuk memperoleh dan mempersiapkan aset agar siap digunakan. Biaya ini kemudian disusutkan (diamortisasi) sesuai dengan masa sewa atau manfaat ekonomis dari aset tersebut, tergantung mana yang lebih pendek.

Acuan yang digunakan adalah PSAK 107 yang mengatur pencatatan biaya perolehan aset ijarah, pengakuan pendapatan sewa, serta penyajian dan pengungkapan informasi aset dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Nama : Aliya Shipa
NPM : 223404172
Kelas : C
1. jila kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, dan bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah, jika A terlambat membayar sewa, maka A yang harus membayar denda. Karena denda keterlambatan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran secara sengaja. Namun, denda tersebut tidak termasuk dalam kategori riba, sehingga masih diperbolehkan dalam konteks syariah .
2. Jika A membayar uang muka untuk menyewa aset milik C dan kemudian ingin membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, nasib uang muka tergantung pada kesepakatan awal antara A dan C. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam akad yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan, maka A berhak untuk mendapatkan kembali uang mukanya. Namun, jika ada ketentuan yang menyatakan sebaliknya, maka A mungkin tidak dapat mengklaim kembali uang tersebut.
3. Biaya perolehan aset dalam akad ijarah dicatat sebagai biaya sewa yang dibayarkan selama masa sewa. Pencatatan ini mengikuti prinsip akuntansi syariah yang mengharuskan semua transaksi dicatat dengan jelas dan transparan. Pencatatan ini biasanya merujuk pada standar akuntansi syariah yang berlaku, yang mengatur bagaimana transaksi ijarah harus dicatat dalam laporan keuangan.

NAMA: MUHAMMAD RIZKY SUDRAJAT
NPM: 223404045
KELAS: A

1. Yang membayarnya adalah si pemilik yang dalam artian si bank harus menanggung denda tersebut karena bank memiliki kewajiban di sebabkan bank tersbut sudah memiliki bangunan tersebut
2. Uang muka tersebut tetap manjadi gak milik si c sebab uang muka ibarat uang jln dan hal hal lain
3.Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Berdasarkan standar tersebut, biaya perolehan aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan ditambah biaya langsung awal. Biaya perolehan meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya langsung awal dapat mencakup biaya komisi, biaya legal, dan biaya internal yang dapat diatribusikan secara langsung. Pencatatan ini penting untuk menentukan nilai depresiasi aset selama masa ijarah dan nilai buku aset pada akhir periode ijarah. Pengakuan biaya perolehan ini juga menjadi dasar untuk perhitungan ujrah (sewa) yang akan dibebankan kepada penyewa.

NAMA: SEPTA ALI ARROBBY
NPM: 223404034
KELAS: A

1. Dalam kasus ini, yang bertanggung jawab untuk membayar denda tetaplah B, karena akad ijarah hanya memindahkan hak guna bangunan ke A, bukan tanggung jawab terkait hutang atau keterlambatan pembayaran kepada bank. Jadi, walaupun A menyewa bangunan itu, segala kewajiban yang muncul akibat status bangunan sebagai agunan tetap menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, yaitu B

2. Uang muka biasanya dianggap sebagai jaminan atau tanda jadi atas niat untuk menyewa. Jika A membatalkan akad sebelum memakai aset, umumnya uang muka bisa saja dikembalikan, dikurangi biaya yang mungkin sudah dikeluarkan oleh C. Namun, ini juga tergantung pada kesepakatan di awal akad. Jika disepakati uang muka bisa hangus jika akad dibatalkan, maka uang muka mungkin tidak dikembalikan

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat oleh pihak yang menyewakan (mu’jir) sebagai aset dengan nilai perolehannya, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan agar aset siap digunakan. Setelah itu, aset ini disusutkan sesuai masa manfaatnya, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PSAK 107 untuk lembaga keuangan syariah

Nama: Reza Muhamad Raihan Azriel
NPM: 223404016
Kelas: A
Jawaban :
1. Yang membayar denda adalah pihak B sebab yang mengagunkan bangunan tersebut adalah pihak B dan pihak A hanya menyewa bangunan tersebut dan tidak memliki hak atas kepemilikan bangunan tersebut.
2. Jika pembatalan dilakukan sebelum adanya pengguna aset yang disepakati dan tidak adanya kesepakatan lain dalam akad maka nasib dari uang muka seharusnya bisa dikembalikan kepada pihak A, namun hal tersebut tetap bergantung pada isi akad atau perjanjian di awal waktu menerima uang muka antara pihak A dan C.
3. Pencatatan tentang biaya perolehan untuk akad ijarah mengacu pada standar akuntansi bank syariah ada pada peraturan PSAK 107 terkait akad ijarah dan aset dicatat pada neraca.

Nama : Amelia Rosali Tri Gunawan
NPM : 223404166
Kelas : C

1. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran denda adalah B, pemilik bangunan. Meskipun A adalah pihak yang menyewa bangunan tersebut, namun yang memiliki hubungan langsung dengan bank sebagai kreditur adalah B. B-lah yang telah menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Alasannya adalah Bangunan yang disewakan kepada A merupakan agunan atas pinjaman yang diperoleh B dari bank. Artinya, nilai bangunan tersebut menjadi jaminan bagi bank untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan. Jika B gagal memenuhi kewajibannya, bank berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap agunan tersebut, termasuk bangunan yang disewakan kepada A.
2. Nasib Uang Muka dalam Pembatalan Sewa Dalam situasi di mana A telah membayar uang muka untuk menyewa aset milik C, namun kemudian ingin membatalkan perjanjian sewa sebelum aset tersebut digunakan, maka nasib uang muka yang telah dibayarkan akan sangat bergantung pada perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, isi perjanjian sewa menjadi penentu utama dalam menentukan nasib uang muka.
3. -Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah Biaya perolehan aset ijarah adalah semua pengeluaran yang terkait dengan memperoleh dan menyiapkan aset tersebut agar siap digunakan. Biaya ini tidak hanya mencakup harga beli aset, tetapi juga berbagai biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya instalasi, dan biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan aset tersebut . -Acuan Pencatatan : Pencatatan biaya perolehan aset ijarah ini mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Standar akuntansi ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana transaksi ijarah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Nama: Febrian Novaldi
NPM : 223404021
Kelas: A

1. Pada kasus soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa pihak yang harus membayar denda adalah pihak B dikarenakan yang memiliki keterkaitan dengan pihak bank itu sendiri berada pada pihak B sedangkan pihak A tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pihak perbankan, sekalipun dalam pihak A menyewa dari pihak B. Proses yang dikenakan denda atas ketelambatan merupakan bagian dari kelalaian pihak B dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, yang secara jelas pihak A tidak memiliki keterkaitan atas akad sebelumnya.

2. ⁠Jika A mengakhiri kontrak sewa setelah membayar uang jaminan, maka besarnya uang jaminan tergantung pada kesepakatan awal antara A dan C. Pada umumnya, jika tidak ada peraturan khusus, maka uang jaminan tersebut dianggap hilang dan menjadi milik pemilik barang ( C) sebagai kompensasi pembatalan. Namun, praktik tertentu memperbolehkan pengembalian uang jaminan dalam kondisi tertentu, seperti menemukan penyewa baru bagi orang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk menentukan hak terlebih dahulu.

3. ⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset tersebut diperoleh, dengan nilai yang diakui sebesar biaya perolehan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan PSAK 107 yang mengatur akuntansi ijarah, di mana biaya perolehan mengacu pada standar akuntansi yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap. Jurnal untuk pencatatan ini adalah debit pada akun Aset ljarah dan kredit pada Kas. Biaya penyusutan dan pendapatan ijarah juga diatur dalam standar tersebut, memastikan perlakuan akuntansi yang konsisten

NAMA : DEDE IKBAL
NPM : 223404148
KLS : C


1.Siapa yang bertanggung jawab atas denda keterlambatan pembayaran agunan dalam kontrak ijarah sangat bergantung pada perjanjian yang dibuat antara penyewa dan pemilik bangunan, serta perjanjian kredit antara pemilik bangunan dengan bank syariah. Jika perjanjian ijarah secara eksplisit menyatakan bahwa penyewa turut bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran agunan, maka penyewa dapat dibebankan denda tersebut. Namun, secara umum, pemilik bangunan sebagai debitur di bank syariah adalah pihak yang bertanggung jawab utama. Jika perjanjian tidak secara jelas mengatur, maka tanggung jawab dapat dibagi bersama. Untuk mendapatkan kepastian hukum, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum guna menganalisis secara mendalam isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Nasib uang muka yang sudah dibayarkan dalam pembatalan akad sewa sangat bergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika perjanjian sewa secara jelas mengatur mengenai pengembalian uang muka dalam kasus pembatalan, maka ketentuan dalam perjanjian tersebut akan menjadi acuan. Namun, jika perjanjian tidak mengatur secara spesifik, maka akan berlaku ketentuan umum dalam hukum perjanjian, yaitu asas itikad baik dan prinsip restitusi. Faktor-faktor seperti alasan pembatalan, kesalahan pihak mana yang menyebabkan pembatalan, dan kerugian yang timbul juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah uang muka dapat dikembalikan secara penuh, sebagian, atau tidak sama sekali. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, sangat penting untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian sewa sebelum menandatanganinya.
3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah merupakan langkah penting dalam akuntansi perusahaan yang menyewa aset. Biaya ini mencakup nilai awal aset, biaya-biaya terkait perolehan, dan estimasi biaya pembongkaran di akhir masa sewa. Acuan utama untuk pencatatan ini adalah standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 107 di Indonesia atau IFRS 16 secara internasional. Besarnya biaya perolehan ini akan mempengaruhi pengakuan beban sewa, nilai aset dalam neraca, serta keputusan-keputusan bisnis yang terkait dengan aset tersebut. Dengan memahami konsep dan acuan pencatatan yang benar, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan akurat.
Contoh Pencatatan:

Misalnya, perusahaan A menyewa sebuah mesin dengan nilai sewa sebesar Rp100.000.000 selama 5 tahun. Perusahaan A juga membayar uang muka sebesar Rp20.000.000 dan menanggung biaya pemasangan sebesar Rp5.000.000. Maka, biaya perolehan aset ijarah yang akan dicatat dalam neraca perusahaan A adalah Rp125.000.000 (Rp100.000.000 + Rp20.000.000 + Rp5.000.000).

Nama : Ardian Maulana
NPM : 223404001
kelas : A

1. Tanggung jawab atas denda keterlambatan pembayaran aset agunan ini terletak pada pihak yang secara langsung berkewajiban terhadap bank, yaitu B sebagai pemilik bangunan, hal ini didasarkan pada perjanjian dengan bank, hak milik, dan akad ijarah.
2. Jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan pihak pemilik aset C, maka mungkin ada sebagian uang muka yang akan dikembalikan kepada pihak penyewa A sebagian uang muka di kembalikan.
3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap dalam neraca perusahaan. Jumlah yang dicatat sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut. Biaya ini merupakan dasar untuk pengakuan aset ijarah dalam laporan keuangan. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK 107: Akuntansi Ijarah. PSAK ini memberikan panduan lengkap mengenai bagaimana transaksi ijarah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Mohamad Marshal Adriana
223404153
Kelas C

1. Jika bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah dan terjadi keterlambatan pembayaran, biasanya denda yang dikenakan oleh Bank Syariah adalah tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan, karena denda tersebut terkait dengan kewajiban yang diambil oleh B terhadap Bank Syariah.

Namun, jika dalam perjanjian sewa terdapat klausul yang menyatakan bahwa A bertanggung jawab atas denda atau biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, maka A bisa saja diminta untuk membayar denda tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa isi perjanjian sewa antara A dan B untuk menentukan siapa yang seharusnya membayar denda tersebut.

2. Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A tergantung pada ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa antara A dan C. Umumnya, jika A membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, ada beberapa kemungkinan, Jika perjanjian sewa mencantumkan klausul tentang pembatalan dan pengembalian uang muka, maka A berhak mendapatkan kembali uang mukanya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan ada juga Jika tidak ada ketentuan khusus mengenai pembatalan, C mungkin berhak untuk menahan sebagian atau seluruh uang muka sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat dengan mengakui aset sewa dalam laporan keuangan. Biaya ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan aset. Pada saat perolehan, biaya dicatat dalam akun aset ijarah, dan biaya sewa selama masa sewa dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Acuannya bisa merujuk pada PSAK 30 tentang Sewa dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengatur transaksi ijarah.

Ihsan paujan n
223404146/C

1.Sebagai pihak yang memiliki utang kepada bank syariah dan menggunakan bangunan sebagai agunan, B secara prinsip bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, termasuk denda keterlambatan pembayaran.
2. Jika pembatalan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh C, misalnya force majeure atau keadaan kahar, maka C mungkin berhak untuk menahan sebagian dari uang muka sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dan jika dalam perjanjian sewa terdapat klausul yang mengatur mengenai potongan atas uang muka dalam kondisi pembatalan, maka potongan tersebut akan berlaku.
3. Pencatatan biaya ini sangat penting karena akan menjadi dasar untuk perhitungan depresiasi atau amortisasi aset ijarah di masa mendatang,Untuk beberapa aspek tertentu, PSAK 107 merujuk pada standar akuntansi keuangan lainnya yang relevan, seperti PSAK 16 (Aset Tetap) atau PSAK 19 (Aset Takberwujud) dan Jika ada kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset di akhir masa sewa, maka estimasi biaya tersebut juga perlu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan.

Nama: Muhammad Rafi Alwaasy
Npm: 223404010
kelas: A
1.jika A menyewa bangunan dari B dan bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah, serta A telat membayar sewa beberapa bulan sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, A harus membayar denda. alasannya Dalam akad ijarah, A memiliki kewajiban untuk membayar sewa secara tepat waktu. Telatnya pembayaran ini membuat A bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut
Konsep utang piutang dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa pihak yang menerima pinjaman atau sewa wajib memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini

2. Dasar Hukum Bai' Urbun: Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka sebelum menggunakan aset tersebut, dan kemudian ingin membatalkan akad sewa, uang muka biasanya menjadi milik penjual (C).
Pendapat Ulama: Berdasarkan fiqh muamalah, jika pembelian atau sewa dibatalkan, uang muka sering kali dikategorikan sebagai milik penjual karena tidak ada adanya 'iwadh (pengganti pertukaran) yang sebanding. Namun, perlu diingat bahwa pandangan ulama tentang bai' urbun masih berbeda-beda; beberapa mazhab melarang praktik ini karena dianggap sebagai bentuk memakan harta orang lain secara batil
3.Acuan Akuntansinya: Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Proses pencatatan ini diatur oleh standar akuntansi zakat dan syariat Islam, seperti PSAK 107 yang mengatur akuntansi perbankan syariah dan PSAK 109 terkait penerapan standar akuntansi zakat

Nama :Tatan Anggara
Kelas :C
Npm :223404187

1. Dalam kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, jika terjadi keterlambatan pembayaran, denda atas keterlambatan tersebut biasanya menjadi tanggung jawab A. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penyewa (A) bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran sewa yang disepakati, meskipun bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah

Jika A membatalkan akad sewa setelah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan dalam akad. Umumnya, uang muka tidak dapat dikembalikan kecuali ada kesepakatan berbeda yang diatur dalam kontrak

Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset sewa dan harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 107 dan PSAK 16. Pengakuan dan pengukuran biaya ini penting untuk mencerminkan nilai sewa yang benar dalam laporan keuangan
Terkait
Apakah A dapat menuntut B untuk membayar denda jika B gagal membayar
Bagaimana cara menyelesaikan konflik jika A dan B tidak setuju tentang pembayaran denda
Apakah ada perbedaan dalam pemberlakuan denda antara akad ijarah dan akad lainnya
Bagaimana proses negosiasi untuk mengembalikan uang muka jika A membatalkan perjanjian
Apakah ada perbedaan dalam aturan hukum perdata antara jual beli dan sewa sewa
2. Jika A membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset yang disewa dan telah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut bergantung pada ketentuan dalam akad sewa. Umumnya, jika tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya, uang muka tersebut akan hangus atau menjadi milik pemilik aset (C). Hal ini sesuai dengan praktik umum dalam transaksi sewa sewa, di mana uang muka sering kali dianggap sebagai tanda jadi yang tidak dapat dikembalikan jika penyewa membatalkan perjanjian.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat objek ijarah diperoleh, sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan. Ini sesuai dengan PSAK 107, yang mengatur akuntansi untuk transaksi ijarah. Dalam hal ini, biaya perolehan diakui sebagai aset dan akan disusutkan atau diamortisasi jika aset tersebut dapat didepresiasi selama jangka waktu manfaatnya

Nama: Putri Mutia Agustin
NPM: 223404028
Kelas: A

1. Pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran denda adalah pihak B, yaitu pemilik bangunan. Karena pihak B adalah pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pinjaman dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Bangunan yang disewakan kepada pihak A menjadi agunan, namun hal ini tidak membebaskan pihak B dari kewajiban membayar utang dan denda. Pada dasarnya, utang yang timbul dari keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut adalah utang pihak B, karena bangunan tersebut masih menjadi agunan di Bank Syariah.
2. ⁠Jika pihak A membatalkan akad sewa setelah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal. Jika kesepakatan di awal uang muka dapat dikembalikan jika sewa dibatalkan sebelum penggunaan, maka pihak A berhak mendapatkan kembali uang mukanya. Namun, jika kesepakatan di awal uang muka tidak dapat dikembalikan dalam kasus pembatalan, maka pihak C berhak menyita uang muka tersebut sebagai kompensasi.
3. ⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran biaya perolehan mengacu pada PSAK 107. Di Indonesia, acuan utama untuk pencatatan akuntansi adalah SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). SAK ini mengadopsi standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS).

Nama: Sihab Alfauzi
Npm: 223404007
Kelas: A

1. Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa di mana pemilik (B) menyewakan barang (dalam hal ini, bangunan) kepada penyewa (A) dengan imbalan sewa. Dalam akad ini, A bertanggung jawab untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Jika bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah dan B (pemilik bangunan) mengalami keterlambatan dalam membayar kewajiban kepada bank, maka bank berhak untuk menarik denda atau melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda yang dikenakan oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban B kepada bank adalah tanggung jawab B sebagai pemilik agunan. Dalam hal ini, A tidak bertanggung jawab untuk membayar denda tersebut karena A tidak memiliki hubungan langsung dengan kewajiban B kepada bank. Meskipun A tidak bertanggung jawab untuk membayar denda, situasi ini dapat mempengaruhi A. Jika B tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, bank mungkin mengambil tindakan hukum terhadap B, yang dapat berakibat pada status sewa A. Misalnya, jika bank menarik bangunan tersebut, A mungkin harus mencari tempat lain untuk disewa.

Nama: Rayhanatul Qholby Sigand
Npm : 223404026
Kelas: A

1. Denda atas keterlambatan pembayaran sewa umumnya menjadi tanggung jawab penyewa, dalam hal ini A. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa jika seorang debitur (A) memiliki kemampuan tetapi menunda pembayaran, ia dapat dikenakan sanksi berupa denda. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman.
Denda keterlambatan tidak dianggap sebagai riba, melainkan sebagai kontribusi sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan. Sanksi ini dirancang untuk mendorong disiplin dalam pembayaran dan menghindari kerugian bagi pihak kreditur (dalam konteks ini, B atau Bank Syariah).

2. Jika A membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset dan tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian yang mengharuskan pengembalian uang muka, maka uang muka tersebut kemungkinan besar akan hangus dan menjadi milik C. Namun, jika terdapat kesepakatan atau alasan kuat untuk pembatalan yang diakui secara hukum, A mungkin dapat meminta pengembalian sebagian atau seluruh uang muka tersebut.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat dengan mengakui aset tetap di neraca pada nilai wajar atau biaya perolehan saat kontrak ijarah ditandatangani. Pembayaran sewa selama masa sewa dicatat sebaga beban sewa dalam laporan laba rugi. Jika aset diakui sebagai aset tetap, penyusutan dapat dicatat sesuai kebijakan perusahaan, meskipun sering kali aset yang disewa tidak disusutkan oleh penyewa.
Acuan untuk pencatatan ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK 73 tentang sewa, yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa. Selain itu, prinsip syariah juga menjadi acuan, memastikan bahwa ketentuan dalam kontrak ijarah memenuhi syarat syariah, termasuk kejelasan mengenai biaya dan manfaat yang diterima.

Nama : Weny Eka Mutiara Hajj
NPM : 223404048
Kelas : A

1. Yang harus membayar denda adalah si B, karena si A disini hanyalah sebagai penyewa. si A ini tidak ada hubungannya dengan Kewajiban Bank. Karena dalam akad ijarah pemilik (B) mempunyai tanggung jawab atas segala biaya yang timbul dari kepemilikannya, kecuali ada kesepakatan lain yang mengharuskan si A sebagai Penyewa menanggung beban yang ada.

2. Nasib uang muka tergantung dari kesepakatan awal, dalam akad sewa antara pihak A dan pihak C, misalnya apakah ingin dikembalikan setengahnya/full. Jika di awal tidak ada kesepakatan apapun, umumnya uang muka yang sudah dibayarkan oleh pihak A akan menjadi milih pihak C sebagai kompensasi karena sewa yang dibatalkan.

3. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 : Aset Tetap, sedangkan Properti investasi mengacu ke PSAK 13: Properti, Investasi, dan Aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 : Aset Tak Berwujud.

Secara umum, biaya perolehan ini dicatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan dan akan disusutkan selama masa manfaatnya.

Pencatatan akuntansi dalam transaksi ijarah (dan transaksi lain yang terkait dengan akad ijarah) diatur dalam PSAK 107. Standar akuntansi ijarah ini berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah di lembaga keuangan syariah dan tidak berlaku untuk sukuk/obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah.

Nama : Muhammad Rifal Asshiddiqie
Npm : 223404005
Kelas : A

Jawaban :
1. Denda Keterlambatan Pembayaran dalam Akad Ijarah

Dalam situasi di mana A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, dan bangunan tersebut menjadi agunan di Bank Syariah yang mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran, tanggung jawab untuk membayar denda tersebut biasanya terletak pada pihak yang berutang, yaitu A.

Alasannya adalah sebagai berikut:

- Akad Ijarah: Dalam akad ijarah, penyewa (A) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan. Jika A terlambat membayar sewa, maka A harus menanggung denda yang dikenakan oleh B sebagai konsekuensi dari keterlambatan tersebut.

- Konsekuensi Keterlambatan: Denda yang dikenakan oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban utang adalah tanggung jawab debitur (A) karena mereka adalah pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Jadi,A harus membayar denda tersebut kepada B, dan jika B tidak dapat menutupi denda tersebut, maka A juga harus menanggungnya.

2. Nasib Uang Muka Setelah Pembatalan Akad Sewa

Jika A telah membayar uang muka untuk menyewa aset milik C dan kemudian ingin membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam akad.

- Prinsip Umum: Dalam banyak kasus, jika pembatalan terjadi sebelum penggunaan aset, uang muka biasanya tidak dikembalikan kepada penyewa (A). Hal ini dikenal sebagai *bai’ urbun*, di mana uang muka menjadi milik penjual (C) jika transaksi tidak dilanjutkan.

- Ketentuan dalam Akad: Namun, jika dalam akad sewa terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa uang muka akan dikembalikan jika akad dibatalkan sebelum penggunaan, maka ketentuan tersebut yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi A untuk memeriksa isi perjanjian sewa yang telah ditandatangani.

3. Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah

Biaya perolehan aset dalam transaksi ijarah dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP).

- Referensi Pencatatan: Biaya perolehan aset ijarah mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap. Ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan mempersiapkan aset agar siap digunakan.

- Metode Penyusutan : Selain itu, metode penyusutan dan umur manfaat dari aset ijarah juga harus dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini penting untuk mencerminkan nilai aset dalam laporan keuangan secara akurat.

Nama: Widia Wulandari
NPM: 223404003
Kelas: A

1. Dalam akad ijarah, tanggung jawab pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (dalam hal ini Bank Syariah) menjadi kewajiban pemilik aset (pihak B), bukan penyewa (pihak A). Denda yang dikenakan oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban merupakan urusan pemilik aset, yaitu pihak B, karena yang memiliki perjanjian agunan dengan Bank adalah B, bukan A. Dengan demikian, pihak B yang harus menanggung denda tersebut, karena keterlambatan pembayaran kewajiban ini tidak berkaitan dengan akad sewa-menyewa (ijarah) antara A dan B.
2. Dalam pencatatan akuntansi ijarah, biaya perolehan aset ijarah biasanya dicatat berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut agar siap untuk disewakan. Acuan pencatatan ini dapat merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia atau standar lainnya yang relevan, seperti PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Pada umumnya, biaya-biaya yang langsung terkait dengan perolehan aset tersebut, seperti harga beli, biaya transportasi, pemasangan, atau perbaikan yang diperlukan sebelum aset tersebut dapat disewakan, akan dimasukkan dalam nilai perolehan aset ijarah.
3. Ketika A membayar uang muka untuk sewa aset milik C, uang muka ini dianggap sebagai bagian dari pembayaran yang akan mengikat kedua belah pihak dalam akad sewa. Jika A ingin membatalkan akad sebelum aset digunakan, maka nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam akad ijarah. Jika dalam akad tidak disebutkan ketentuan khusus mengenai pembatalan dan pengembalian uang muka, umumnya uang muka tersebut dapat hangus sebagai kompensasi atas pembatalan sepihak yang dilakukan A, karena C mungkin telah mengalami potensi kerugian. Jika terdapat ketentuan khusus, misalnya dalam akad disebutkan bahwa uang muka bisa dikembalikan atau sebagian dikembalikan, maka hal ini harus diikuti sesuai isi akad.

Nama : Nizma ramdiani grisleda
Npm : 223404038
Kelas : vkp A

1. Tanggung Jawab atas Denda Keterlambatan Pembayaran Aset Ijarah yang Menjadi Agunan Secara umum, tanggung jawab atas denda keterlambatan pembayaran aset ijarah yang menjadi agunan bank terletak pada pemilik aset (dalam hal ini, B).
Alasannya:
Perjanjian Utama: Perjanjian antara B (pemilik aset) dan bank adalah perjanjian utang piutang yang dijamin dengan aset tersebut. Kewajiban pembayaran cicilan dan denda atas keterlambatan pembayaran adalah kewajiban langsung B kepada bank.
Risiko Kepemilikan: Sebagai pemilik, B menanggung risiko atas aset yang dimilikinya, termasuk risiko keterlambatan pembayaran dan konsekuensinya berupa denda.
Ijarah sebagai Kontrak Tersendiri: Akad ijarah antara A dan B adalah kontrak tersendiri yang mengatur hubungan antara penyewa (A) dan pemilik (B) terkait penggunaan aset. Denda keterlambatan pembayaran kepada bank tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan akad ijarah.
Namun, perlu diperhatikan beberapa hal:
Perjanjian Ijarah: Dalam perjanjian ijarah, bisa saja terdapat klausul yang mengatur mengenai tanggung jawab pembayaran denda jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan bank oleh pemilik aset. Jika ada klausul seperti itu, maka A dapat turut bertanggung jawab.
Kesepakatan Khusus: Jika A dan B memiliki kesepakatan khusus di luar perjanjian ijarah, misalnya A ikut menanggung sebagian atau seluruh biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, maka A juga dapat bertanggung jawab.
Kesimpulan: Secara prinsip, B sebagai pemilik aset yang menjadi agunan bertanggung jawab atas denda keterlambatan pembayaran. Namun, tanggung jawab ini dapat berubah jika terdapat kesepakatan khusus antara A dan B atau klausul dalam perjanjian ijarah yang mengatur hal tersebut.
2. Nasib Uang Muka Jika Akad Sewa Dibatalkan Nasib uang muka yang telah dibayarkan oleh A dalam kasus pembatalan akad sewa akan tergantung pada kesepakatan antara A dan C dalam perjanjian sewa.
Secara umum, terdapat beberapa kemungkinan:
Uang muka dikembalikan seluruhnya: Jika dalam perjanjian tidak ada klausul yang mengatur mengenai pembatalan sepihak dan konsekuensinya, maka secara hukum A berhak meminta pengembalian seluruh uang muka.
Uang muka dikembalikan sebagian: Perjanjian dapat mengatur bahwa sebagian dari uang muka akan hangus sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh C dalam rangka persiapan penyewaan.
Uang muka tidak dikembalikan: Jika dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan dalam kondisi tertentu (misalnya pembatalan sepihak oleh penyewa), maka A tidak berhak meminta pengembalian uang muka.
Untuk menentukan nasib uang muka yang telah dibayarkan, perlu dilakukan analisis terhadap isi perjanjian sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Biaya Perolehan Aset Ijarah dan Acuannya
Biaya perolehan aset ijarah adalah nilai keseluruhan yang diakui oleh pemilik aset sebagai investasi dalam aset tersebut. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan akuisisi dan persiapan aset agar siap digunakan sesuai dengan tujuannya.
Acuan untuk menentukan biaya perolehan aset ijarah:
PSAK 107: Akuntansi Ijarah: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.
Nilai Wajar: Biaya perolehan umumnya sama dengan nilai wajar dari aset yang diperoleh pada tanggal akuisisi.
Biaya-biaya Tambahan: Selain nilai wajar, biaya perolehan juga mencakup biaya-biaya tambahan yang terkait dengan akuisisi, seperti biaya notaris, biaya transportasi, dan biaya pemasangan

Nama : Yulia Nurhidayah
NPM : 223404049
Kelas : A

1. yang harus membayar denda keterlambatan kepada Bank Syariah adalah B selaku pemilik bangunan dan debitur bank, bukan A selaku penyewa

2. Uang muka harus dikembalikan kepada A karena belum ada pemanfaatan objek sewa yang terjadi. Namun, C sebagai pemilik dapat menahan sebagian uang muka jika dapat membuktikan adanya kerugian nyata akibat pembatalan tersebut, seperti biaya persiapan aset atau hilangnya kesempatan menyewakan ke pihak lain. Besaran yang ditahan harus sesuai dengan kerugian riil dan berdasarkan kesepakatan yang adil.

3. ⁠⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah dilakukan sebesar biaya perolehan yang mencakup:
• Biaya langsung awal seperti biaya administrasi, komisi, dan biaya legal untuk memperoleh aset
- Harga beli/konstruksi aset yang disewakan
- Biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membuat aset siap digunakan sesuai tujuan

Pada saat perolehan, aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan pada saat aset tersebut diperoleh. Pencatatan jurnalnya adalah:
Debit: Aset Ijarah
Kredit: Kas/Utang
Selanjutnya aset ijarah akan disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Jika tidak terdapat komitmen pemindahan kepemilikan di akhir masa ijarah, maka aset disusutkan selama umur manfaat atau periode sewa, mana yang lebih pendek.

Nama: Raya Cikal Ramadani
Npm : 223404046
Kelas : A

1. Tentang denda keterlambatan bayar:
Jikalau si A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, dan ternyata bangunan itu jadi agunan di Bank Syariah, maka urusan denda ini tergantung kesepakatan dalam kontrak sewa dan juga status dari penyewaan tersebut. Biasanya, si A yang menyewa itu wajib bayar sewa kepada B, jadi kalau ada denda karena telat bayar, secara hukum, A yang harus tanggung jawab terhadap denda tersebut karena A yang buat akad sewa.

Alasan:
1. Akad Ijarah: Dalam ijarah, A punya kewajiban untuk membayar sewa tepat waktu. Keterlambatan pembayaran ini yang bikin ada denda.
2. Agunan: Kalau bangunan itu diikhlaskan menjadi agunan oleh B ke Bank Syariah, itu urusan B sama bank. A belum tentu terlibat, kecuali ada klausul yang mengatur hal ini dalam kontrak.

Jadi, intinya si A yang kena denda karena dia yang sewa dan telat bayar

2. Nasib Uang Muka dalam Sewa-Menyewa:
Kalau A sudah bayar uang muka buat nyewa aset milik C dan kemudian A pengen batalin akad sewa sebelum aset itu dipakai, nasib uang mukanya ini tergantung sama syarat dan ketentuan di dalam akad sewa itu sendiri. Pada umumnya, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi:

• Jika di dalam akad tertulis bahwa uang muka bisa dikembalikan: Berarti A berhak dapet kembali uang mukanya.
• Jika di dalam akad tertulis bahwa uang muka hangus kalau batal sebelum pakai: Ya, A harus siap kehilangan uang mukanya.
• Negosiasi keduanya: Kadang-kadang A dan C bisa nego untuk dapet pengembalian sebagian uang muka, tergantung situasi yang ada.

Jadi, semua itu tergantung kesepakatan yang sudah ada sebelumnya antara A dan C.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat dengan memperhatikan semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset, sesuai dengan PSAK yang berlaku. Pencatatan harus memperhatikan prinsip akuntansi syariah untuk memastikan bahwa transaksi mematuhi norma-norma syariah.

Muhamad Helmi
223404009/A

1. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran denda adalah B, pemilik bangunan. Meskipun A adalah pihak yang menyewa bangunan tersebut, namun yang memiliki hubungan langsung dengan bank sebagai kreditur adalah B. B-lah yang telah menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Alasannya adalah Bangunan yang disewakan kepada A merupakan agunan atas pinjaman yang diperoleh B dari bank. Artinya, nilai bangunan tersebut menjadi jaminan bagi bank untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan. Jika B gagal memenuhi kewajibannya, bank berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap agunan tersebut, termasuk bangunan yang disewakan kepada A.

2. Jika pembatalan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh C, misalnya force majeure atau keadaan kahar, maka C mungkin berhak untuk menahan sebagian dari uang muka sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dan jika dalam perjanjian sewa terdapat klausul yang mengatur mengenai potongan atas uang muka dalam kondisi pembatalan, maka potongan tersebut akan berlaku.

3. ⁠Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset tersebut diperoleh, dengan nilai yang diakui sebesar biaya perolehan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan PSAK 107 yang mengatur akuntansi ijarah, di mana biaya perolehan mengacu pada standar akuntansi yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap. Jurnal untuk pencatatan ini adalah debit pada akun Aset ljarah dan kredit pada Kas. Biaya penyusutan dan pendapatan ijarah juga diatur dalam standar tersebut, memastikan perlakuan akuntansi yang konsisten.

Nama: Muhammad Reza Afriansyah
NPM: 223404022
Kelas: A

1. Pemilik bangunan (B) masih harus menanggung denda dari bank syariah karena keterlambatan pembayaran, karena hubungan kontrak terpisah yang tidak melibatkan penyewa (A) dalam akad pembiayaan antara pemilik bangunan (B) dan bank syariah. Maka, pemilik bangunan (B) harus membayar denda kepada bank syariah karena dia yang berutang dan terlibat dalam akad pembiayaan.

2. Dalam kasus tersebut A ingin membatalkan sewa setelah membayar uang muka tetapi belum menggunakan aset, jawabannya tergantung ketentuan dalam akad yang sudah disepakati mengenai pembatalan, maka ketentuan tersebut berlaku. Misalkan jika disebutkan bahwa uang muka dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya bila akad dibatalkan sebelum penggunaan maka A berhak menerima pengembalian sesuai ketentuan. Jika tidak ada ketentuan khusus pihak A dan C bisa berunding secara musyawarah

3. Biaya perolehan aset ijarah adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset agar sesuai untuk digunakan. Harga ini termasuk pembelian, pajak, pengiriman, instalasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut digunakan. Setelah didapat, aset ini di catat dalam laporan keuangan sebagai aset tetap atau aset ijarah dengan nilai perolehan yang sama. Acuan utama yang harus diikuti dalam mencatat biaya perolehan aset ijarah di Indonesia adalah PSAK 107, yang menetapkan aturan akuntansi untuk aset yang diperoleh melalui skema ijarah. PSAK 107 mengatur bahwa aset sewa harus diakui dengan nilai perolehan pada awalnya dan didepresiasi selama umur manfaatnya, kecuali jika aset tersebut memiliki opsi pembelian, maka akan diakui sebagai pembelian langsung.

Nama : Fauzi Nurzaman
NPM : 223404050
Kelas : A

1. secara umum:
- Pengusaha sewa (A) bertanggung jawab atas pembayaran sewa dan kewajiban yang terkait. Jika ada denda akibat keterlambatan, maka A yang seharusnya menanggung denda tersebut, karena keterlambatan pembayaran adalah tanggung jawabnya.
- Penyewa (A) harus mematuhi perjanjian sewa yang telah dibuat, termasuk ketentuan mengenai pembayaran sewa tepat waktu. Jika A terlambat, bank (B) berhak mengenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Agunan dan Denda: Denda yang dikenakan oleh Bank Syariah biasanya berkaitan dengan kesepakatan di antara B dan bank. A tidak bertanggung jawab untuk membayar denda yang dikenakan atas hubungan antara B dan bank, tetapi harus tetap memenuhi kewajiban sewa kepada B.
Dengan demikian, A yang harus membayar denda tersebut, dan ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab atas keterlambatan pembayaran sewa. Namun, hal ini juga sangat tergantung pada ketentuan dalam perjanjian sewa yang disepakati antara A dan B.

2. Jika A ingin membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset dan telah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa yang telah disepakati antara A dan C. Berikut adalah beberapa kemungkinan:

>Ketentuan Perjanjian: Jika dalam perjanjian diatur bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dalam kasus pembatalan, maka A tidak akan mendapatkan kembali uang muka tersebut.
>Pembatalan yang Sah: Jika A membatalkan sewa dengan alasan yang sah (misalnya, adanya pelanggaran kontrak oleh C), A mungkin berhak untuk meminta pengembalian uang muka.
>Negosiasi: A dan C dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian uang muka, terutama jika A melakukan pembatalan dengan itikad baik.
Secara umum, untuk menentukan nasib uang muka, penting untuk merujuk pada isi perjanjian sewa yang telah dibuat.

3. Biaya perolehan aset dalam akad ijarah dicatat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umumnya:
a. Pengakuan Aset: Pada awal akad ijarah, pihak penyewa (A) tidak mengakui aset sewa dalam neraca karena aset tersebut tetap milik pihak yang menyewakan (B). Namun, biaya sewa dibayar di muka dapat dicatat sebagai aset tidak lancar.
b. Pencatatan Biaya Sewa: Biaya sewa yang dibayar secara berkala akan dicatat sebagai beban di laporan laba rugi pada periode terjadinya. Jika ada pembayaran di muka, itu akan dicatat sebagai aset (sewa dibayar di muka) dan kemudian dialokasikan ke beban sewa selama masa sewa.
c. Acuan Akuntansi: Acuan yang digunakan biasanya merujuk pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang relevan, seperti PSAK 73 tentang Sewa, yang mengatur perlakuan akuntansi atas sewa dan aset sewa.
Depresiasi (jika relevan): Jika penyewa melakukan pengeluaran untuk perbaikan atau penyesuaian pada aset sewa, pengeluaran tersebut dapat dicatat dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
Secara keseluruhan, pencatatan biaya perolehan dalam ijarah mengikuti prinsip yang berlaku di PSAK dan prinsip akuntansi yang umum.

NAMA : SUCI ALIVA
NPM : 223404008
KELAS : A

1. Denda yang dikenakan bank syariah terjadi karena keterlambatan B dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah, bukan karena akad sewa antara A dan B. Oleh karena itu, pihak yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan dan denda tersebut adalah B sebagai debitur di bank syariah.
2. Jika dalam akad telah ada ketentuan yang jelas tentang pembatalan dan nasib uang muka, maka ketentuan tersebut yang berlaku. Misalnya, jika disepakati bahwa uang muka akan hangus jika A membatalkan, maka uang muka menjadi hak C. Namun, jika ada kesepakatan bahwa uang muka bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya, maka hal tersebut harus dilaksanakan.
3. Secara keseluruhan, PSAK 107 menjadi acuan utama dalam pencatatan dan pelaporan aset ijarah dalam akuntansi syariah, yang memastikan pencatatan biaya perolehan dan penyusutan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan akuntansi yang berlaku.

NAMA : ZAHRA RIZKYA HILMI
NPM : 223404037
KELAS : A

1. Sebagai pemilik agunan dan pihak yang berhubungan langsung dengan Bank Syariah, B bertanggung jawab atas kewajiban kepada Bank, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran. Meskipun A terlambat membayar sewa, denda dari Bank Syariah adalah konsekuensi dari kewajiban B terhadap bank. Karena Dalam akad ijarah, A memiliki kewajiban untuk membayar sewa, tetapi B tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan kepemilikan aset, termasuk kewajiban kepada Bank Syariah.

2. Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A ketika ingin membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset sangat tergantung pada ketentuan yang ada dalam akad sewa tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya A dan C merujuk pada isi akad dan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Umumnya, jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian, uang muka dianggap hangus dan menjadi hak pemilik aset (C) jika penyewa (A) membatalkan sewa. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan setelah pembatalan transaksi. Namun, jika ada kesepakatan yang berbeda, maka ketentuan tersebut harus dipatuhi.

3. Pencatatan Biaya Perolehan
1. Identifikasi Biaya Perolehan:
Biaya perolehan aset ijarah mencakup semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan untuk memperoleh aset, termasuk harga beli, biaya pengiriman, pemasangan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan.
2. Pengakuan Aset:
Pada saat aset diperoleh, biaya perolehan dicatat sebagai aset di neraca. Ini biasanya dilakukan dengan mendebit akun Aset Ijarah dan mengkredit akun Kas/Bank atau akun utang yang relevan jika aset tidak dibayar di muka.
3. Penyusutan Aset:
Jika aset tersebut disewakan dengan jangka waktu tertentu, penyusutan aset akan dihitung dan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Penyusutan ini akan mempengaruhi laporan laba rugi.

Acuan Pencatatan
1. PSAK 107: Ini adalah acuan utama dalam pencatatan transaksi ijarah, yang menetapkan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah harus dilakukan.
2. Standar Akuntansi Umum: Selain PSAK 107, pencatatan juga harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, seperti PSAK lainnya yang relevan.

NAMA : Warda Wardatul Izzah
NPM : 223404012
KELAS : A

1. Kewajiban untuk membayar denda keterlambatan merupakan tanggung jawab B, karena denda tersebut berasal dari perjanjian pembiayaan antara B dan Bank Syariah. Ini tidak terkait dengan perjanjian sewa-menyewa antara A dan B. Tanggung jawab A hanya sebatas membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan dalam akad ijarah. Sebaliknya, tanggung jawab membayar denda yang timbul dari pinjaman atau agunan sepenuhnya ada pada B, karena B yang memiliki kontrak dengan Bank Syariah.

2. Uang muka yang telah dibayarkan oleh A bergantung pada ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa, praktik umum, serta hasil negosiasi antara A dan C. Jika perjanjian secara tegas menyatakan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan secara sepihak, maka uang muka tersebut menjadi milik C. Namun, jika perjanjian tidak mencantumkan ketentuan ini, uang muka biasanya tetap menjadi hak C, kecuali ada kesepakatan lain yang menyatakan sebaliknya.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran ini mencakup semua biaya terkait, seperti harga pembelian aset dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan agar aset dapat digunakan oleh pihak penyewa atau disewakan oleh pihak pemilik. Pencatatan ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau standar akuntansi syariah yang berlaku, misalnya PSAK 107 tentang "Akuntansi Ijarah". Jika menggunakan acuan standar internasional, IFRS 16: Leases dapat dijadikan rujukan, namun tetap perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Berdasarkan PSAK 107, aset ijarah pada pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehannya dan kemudian disusutkan selama estimasi masa manfaatnya dengan metode yang konsisten selama periode sewa. Biaya perolehan ini memastikan bahwa aset telah siap untuk digunakan, sesuai dengan ketentuan syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta menghindari riba dan gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian, setiap transaksi terkait ijarah harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) di negara terkait, seperti DSN-MUI di Indonesia.

Nama : firdaus sutrisno
Npm : 223404024
Kelas: A

1. Dalam akad ijarah antara A dan B, jika bangunan yang disewa B menjadi agunan di Bank Syariah dan terjadi keterlambatan pembayaran, denda keterlambatan harus dibayar oleh B. Hal ini karena B sebagai pemilik bangunan memiliki kewajiban langsung kepada Bank Syariah terkait agunan tersebut. A hanya memiliki hak guna atas bangunan sesuai akad ijarah dan tidak bertanggung jawab atas denda yang timbul dari hubungan kontraktual antara B dan Bank Syariah.

2. Nasib uang muka yang dibayarkan A kepada C sebelum menggunakan aset tergantung pada ketentuan dalam akad sewa. Jika tidak ada ketentuan khusus, umumnya uang muka dapat hangus sebagai ganti rugi bagi C. Namun, jika akad menyebutkan bahwa uang muka dapat dikembalikan, maka A berhak mendapatkan pengembalian sesuai kesepakatan tersebut.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sesuai dengan PSAK 107, yang mencakup harga beli dan biaya terkait untuk membawa aset ke kondisi siap pakai. Pencatatan ini meliputi biaya pengangkutan, instalasi, dan biaya langsung lainnya. Hal ini penting untuk menentukan nilai depresiasi aset dan nilai buku dalam laporan keuangan.

Nama : Elsa Amalia
NPM : 223404006
Kelas : A
1. Dengan kondisi tersebut, bangunan yang disewa A dari B yang ternyata menjadi agunan di Bank Syariah, dan B terlambat membayar kewajibannya sehingga dikenakan denda oleh Bank Syariah maka B sebagai pemilik bangunan dan pihak yang memiliki kewajiban kepada Bank Syariah bertanggung jawab atas denda tersebut. Sedangkan A sebagai penyewa tidak memiliki kewajiban mengenai denda dari Bank Syariah. A hanya berhak memperoleh kegunaan dari bangunan tersebut sesuai akad ijarah. Oleh karena itu agunan dan denda keterlambatan adalah tanggung jawab B dan tidak mempengaruhi hak serta kewajiban penyewa A.
2. Ketika A menyewa aset milik C dan telah membayar uang muka namun sebelum aset tersebut digunakan A ingin membatalkan akad sewa, maka uang muka yang sudah dibayarkan tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam akad sewa. Biasanya ketentuan uang muka dan pembatalan akad sewa diatur jelas dalam perjanjian sewa untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika dalam akad sewa ada ketentuan uang muka dikembalikan jika penyewa membatalkan sebelum penggunaan aset, maka A berhak mendapatkan kembali uang muka tersebut. Jika dalam akad sewa dijelaskan uang muka tidak dapat dikembalikan dalam pembatalan oleh penyewa, maka uang muka menjadi hak milik C.
3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. PSAK 107 mengatur akuntansi untuk akad ijarah yang saat ini banyak digunakan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain, biaya perolehan aset ijazah dicatat sebagai nilai perolehan awal yang akan diakui dalam penyusutan selama periode sewa. Ruang lingkup PSAK 107 mencakup akad ijarah yang digunakan di sektor keuangan dan riil seperti pelayanan hotel dan kesehatan berbasis syariah.

Nama : Wulan Sari
Npm : 223404014
Kelas : A
1. Jika dalam kasus ini A menyewa bangunan dari B melalui akad ijarah, namun ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan B (pemilik bangunan) terlambat membayar angsuran sehingga dikenakan denda oleh Bank, maka:
Yang bertanggung jawab untuk membayar denda adalah B, bukan A.
Alasannya adalah:
• Akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa, di mana hak dan kewajiban terkait pembayaran angsuran atau denda yang berasal dari kewajiban finansial B kepada pihak lain (dalam hal ini Bank Syariah) merupakan tanggung jawab B sendiri.
• Dalam ijarah, penyewa (A) hanya memiliki hak untuk menggunakan manfaat aset selama masa sewa yang disepakati. A tidak berkewajiban menanggung denda yang timbul karena keterlambatan kewajiban pemilik bangunan (B) terhadap pihak ketiga (Bank Syariah).
• Pada prinsipnya, denda keterlambatan yang dibebankan oleh Bank Syariah merupakan urusan personal B dengan Bank, dan tidak berkaitan langsung dengan akad ijarah antara A dan B.

2. Jika A telah membayar uang muka kepada C untuk menyewa aset, tetapi sebelum aset tersebut digunakan, A memutuskan untuk membatalkan akad sewa, maka nasib uang muka bergantung pada kesepakatan awal dan prinsip dalam akad.
Umumnya, ada dua kemungkinan untuk uang muka tersebut:
Dikembalikan Sebagian atau Sepenuhnya:
• Jika dalam akad tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa uang muka akan hangus dalam hal pembatalan, maka uang muka dapat dikembalikan sebagian atau sepenuhnya kepada A.
• Namun, C mungkin berhak untuk menahan sebagian uang muka sebagai kompensasi atas waktu dan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
Hangus Sebagai Kompensasi (Jika Tertulis dalam Akad):
• Jika sejak awal disepakati bahwa uang muka akan hangus jika A membatalkan akad sebelum penggunaan aset, maka uang muka bisa menjadi hak milik C sebagai kompensasi atas potensi kerugian yang ditimbulkan dari pembatalan.
Dalam hukum syariah, transparansi dan kejelasan dalam perjanjian sangat penting. Jadi, ketentuan yang tertulis di akad akan sangat mempengaruhi keputusan terkait uang muka tersebut.

3. Biaya perolehan aset ijarah adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset yang akan disewakan. Dalam pencatatannya, terdapat beberapa prinsip yang diacu, yaitu:
• Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan harga perolehan (cost), bukan nilai wajar (fair value).
• Biaya yang termasuk ke dalam harga perolehan meliputi harga beli aset, biaya pengurusan legalitas, biaya transportasi, pemasangan (jika diperlukan), serta biaya lain yang terkait langsung dengan pengadaan aset tersebut sampai siap digunakan.
• Dalam akuntansi syariah, biaya ini dicatat di sisi aktiva sebagai aset tetap atau aset sewa guna usaha (depending on whether the ijarah is a capital lease or an operating lease), sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah).
Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan syariah membeli kendaraan untuk disewakan, semua biaya terkait pembelian dan penyiapan kendaraan tersebut akan dicatat sebagai biaya perolehan kendaraan dalam neraca.

Nama : Muhamad Fadhlan Rustaman
Npm : 223404011
Kelas : A

1. Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran oleh B di Bank Syariah. Dalam sewa-menyewa bangunan antara A dan B, denda dari bank syariah adalah tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan, bukan A sebagai penyewa. Denda ini muncul karena keterlambatan pembayaran B kepada bank, bukan karena keterlambatan A. Menurut prinsip syariah, beban denda tidak boleh dibebankan pada pihak yang tidak bertanggung jawab langsung dalam utang tersebut, jadi B yang seharusnya membayarnya.

2. Pembatalan Sewa oleh A dan Nasib Uang Muka, Jika A memutuskan untuk membatalkan sewa sebelum memakai aset, uang muka yang sudah dibayarkan akan diperlakukan sesuai kesepakatan awal antara A dan C. Jika uang muka dianggap sebagai tanda komitmen, maka C bisa mempertahankan sebagian atau seluruh uang muka, atau mengembalikannya sebagian jika memungkinkan. Dalam aturan syariah, uang muka yang tidak berkaitan langsung dengan biaya persiapan sewa biasanya bisa dikembalikan, namun jika sudah ada biaya yang dikeluarkan C, maka uang muka bisa dipertahankan sebagian atau sepenuhnya.

3. Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah, Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset sewa dicatat sebagai biaya modal yang akan diakui selama masa sewa. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk membuat aset siap pakai, seperti pembelian, transportasi, dan pemasangan. Pencatatannya mengikuti aturan akuntansi syariah, yang mengharuskan semua biaya awal dicatat sebagai biaya perolehan dan diakui secara bertahap sesuai masa sewa.

Nama : Bara Mochamad Morgan
NMP : 223404023
Kelas : A

1. Dalam kasus ini, pihak yang harus membayar denda keterlambatan kepada Bank Syariah adalah B, pemilik bangunan. Karena, dalam akad ijarah atau kontrak sewa, A sebagai penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan bangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan, sementara kewajiban terkait kepemilikan bangunan tetap menjadi tanggung jawab B sebagai pemilik, termasuk kewajiban pembayaran kepada Bank Syariah. Denda keterlambatan ini timbul dari keterikatan antara B dan Bank Syariah, yang merupakan bagian dari akad pembiayaan yang dibuat oleh B dengan Bank Syariah, bukan akad sewa antara A dan B. Maka dari itu, denda tersebut menjadi kewajiban B, bukan A. Berdasarkan prinsip syariah, tanggung jawab hutang atau denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga (Bank Syariah) tidak bisa dibebankan kepada penyewa. A hanya berhak menggunakan bangunan tersebut, bukan bertanggung jawab atas komitmen hutang pemilik kepada pihak ketiga.

2. Jika A membatalkan akad sewa setelah membayar uang muka, nasib uang muka tersebut bergantung pada kesepakatan awal. Umumnya, uang muka dianggap hangus dan menjadi milik pemilik aset jika penyewa membatalkan sewa tanpa kesepakatan baru. Namun, beberapa praktik memungkinkan pengembalian uang muka dengan syarat tertentu, seperti mencari penyewa baru. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak sewa.

3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut agar siap digunakan. Biaya ini kemudian diakui dalam laporan keuangan perusahaan sebagai aset tetap. Acuan pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya pada PSAK 16 : Aset Tetap : Standar ini memberikan panduan umum mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Dan PSAK 107 : Akuntansi Ijarah : Standar ini memberikan panduan khusus mengenai akuntansi transaksi ijarah, termasuk pengakuan aset ijarah dan beban sewa.

Nama : Desi Rostikawati
NPM : 233404040
Kelas : VKP A

1. A sebagai penyewa yang terlambat membayar sewa adalah pihak yang harus membayar denda yang dikenakan oleh Bank Syariah, karena keterlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam akad ijarah.
2. nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A akan sangat bergantung pada ketentuan dalam perjanjian sewa dan hukum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan yang menghalangi, A berpotensi untuk mendapatkan kembali uang muka tersebut, tetapi hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kesepakatan antara A dan C.
3. biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi, dan pencatatan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku serta prinsip akuntansi yang umum

Nama : Dysa Zeinaya Lantiesa Putri
NPM : 223404145
Kelas : C

1. Jika dilihat dalam situasi tersebut, dimana B menyewakan bangunan kepada A. Namun, tidak adanya pernyataan kepada A mengenai bangunan tersebut yang di agunkan ke Bank Syariah, dan juga karena tidak adanya tranparansi mengenai bangunan yang sedang di agunkan tersebut, maka denda keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut sepenuhnya tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan.

2. Jika dilihat pada situasi tersebut, dimana A menyewa aset Milik C dan telah membayar uang muka. Namun, sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa tersebut secara sepihak tanpa adanya perjanjian awal ataupun kesepakatan bersama mengenai pengembalian uang muka jika adanya pembatalan sewa, maka uang muka yang telah diberikan atau dibayarkan A kepada C sepenuhnya tidak dapat dikembalikan dan akan menjadi hak milik C selaku pemilik aset.

3. Biaya perolehan aset ijarah ini merupakan semua pengeluaran yang terkait dengan pembelian dan persiapan suatu aset yang akan disewakan. Ini termasuk harga beli aset, biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan persiapan aset tersebut agar siap digunakan. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107: Akuntansi Ijarah. PSAK ini memberikan panduan yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Nama : Istianatul Jannah
NPM : 223404027
Kelas : A

1. Dalam situasi di mana A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, dan bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, maka yang harus membayar denda adalah B sebagai pemilik bangunan. Karena pada prinsip dasar akad ijarah, di mana B sebagai pemilik bangunan memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban finansial terkait dengan properti yang disewakan. A sebagai penyewa, tidak memiliki hubungan langsung dengan Bank Syariah dan tidak terlibat dalam kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab B.

2. A telah menyewa aset milik C dan melakukan pembayaran uang muka sebagai bagian dari kesepakatan sewa. Namun, sebelum aset tersebut digunakan, A memutuskan untuk membatalkan akad sewa. Dalam situasi seperti ini, nasib uang muka yang telah dibayarkan pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika dalam perjanjian sewa tidak terdapat klausul atau ketentuan khusus mengenai pengembalian uang muka, maka uang muka tersebut biasanya dianggap tidak dapat dikembalikan. Hal ini C berhak untuk mempertahankan uang muka sebagai kompensasi atas potensi kerugian yang mungkin timbul akibat pembatalan tersebut. Namun, jika dalam perjanjian sewa terdapat klausul atau ketentuan yang mengatur tentang pengembalian uang muka dalam hal pembatalan, maka A berhak untuk mendapatkan kembali uang muka tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada intinya, tergantung pada kesepakatan dan perjanjian dari kedua belah pihak apakah ada klausul atau ketentuan mengenai pengembalian uang muka pada kasus tersebut.

3. Biaya perolehan dicatat pada saat objek ijarah diperoleh. Berarti semua biaya yang terkait dengan akuisisi aset, termasuk biaya pembelian dan biaya tambahan lainnya, harus diakui sebagai aset ijarah dalam laporan keuangan. Acuan utama dalam pencatatan biaya perolehan aset ijarah adalah PSAK No. 107. Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan serta perlakuan akuntansi lainnya terkait dengan transaksi ijarah.

Nama : Hilyatul Aulia Sofyani
NPM : 223404032
Kelas : A

1. Dalam kasus ini, yang harus membayar denda ke Bank Syariah adalah B (pemilik bangunan), bukan A (penyewa). Alasannya, denda tersebut muncul karena keterlambatan pembayaran yang menjadi tanggung jawab B sebagai peminjam di Bank Syariah, bukan karena kesalahan A sebagai penyewa. A hanya membayar sewa sesuai perjanjian ijarah antara dirinya dan B.

2. Jika A sudah membayar uang muka tapi ingin membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, nasib uang muka tergantung pada kesepakatan dalam perjanjian awal. Biasanya, uang muka bisa jadi hangus sebagai bentuk kompensasi bagi pemilik aset (C) atas pembatalan tersebut. Tapi, kalau ada perjanjian lain yang mengatur pengembalian uang muka, maka itu yang berlaku.

3. Biaya perolehan aset ijarah biasanya dicatat berdasarkan harga yang disepakati dalam akad atau perjanjian. Acuan pencatatannya adalah nilai perolehan atau harga pokok yang dibayar oleh pihak yang mengakuisisi aset, dan akan menjadi dasar dalam laporan keuangan untuk mencatat aset tersebut.

Nama : Sansan fikri januar
Npm/Kls : 223404018 / A

1. Dalam kasus di mana A menyewa bangunan dari B melalui akad ijarah, dan bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah, serta terdapat keterlambatan pembayaran sewa yang mengakibatkan denda dari bank.

Secara umum, dalam konteks akad ijarah, konsekuensi dari keterlambatan pembayaran adalah tanggung jawab pihak yang menyewa (A), dan bukan pihak penyewaan (B), meskipun ada keterlibatan bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan agunan.

2. Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A dalam konteks pembatalan akad sewa sebelum aset digunakan tergantung pada ketentuan yang diatur dalam akad sewa itu sendiri dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum syariah. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:

1. Ketentuan dalam Akad:Jika dalam akad sewa terdapat klausul yang jelas mengenai pembatalan dan pengembalian uang muka, maka ketentuan tersebut yang harus diikuti. Jika disebutkan bahwa uang muka akan dikembalikan sepenuhnya dalam kasus pembatalan sebelum penggunaan, maka A berhak mendapatkan kembali uang mukanya.

2. Kesepakatan Bersama:A dan C dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai pengembalian uang muka. Dalam hal ini, negosiasi antara kedua belah pihak dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, penting bagi A untuk merujuk pada ketentuan dalam akad sewa dan berkomunikasi dengan C untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika perlu, dapat juga melibatkan mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat berdasarkan ketentuan dalam **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107** yang mengatur akuntansi ijarah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berikut ini adalah langkah pencatatan dan acuan yang digunakan untuk biaya perolehan aset ijarah:

Ketentuan PSAK 107:
- PSAK 107 mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam mencatat aset ijarah. Ini meliputi tidak hanya pengakuan dan pengukuran, tetapi juga penyajian dan pengungkapan aset ijarah dalam laporan keuangan.
- Dalam pencatatan ijarah, biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan proses perolehan dan persiapan aset hingga siap disewakan.

Penyusutan dan Pengungkapan:
- Aset ijarah disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya dan bukan berdasarkan periode akad sewa.
- Pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencantumkan informasi tentang jenis aset ijarah, metode penyusutan yang digunakan, dan kebijakan terkait penyusutan dan penurunan nilai sesuai PSAK 107.

Dengan mengikuti PSAK 107, lembaga keuangan syariah memastikan bahwa pencatatan aset ijarah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang transparan dan sesuai syariah.

Nama: Neni Nuraeni
NPM: 223404039
Kelas: A

1. Dalam kasus ini, yang harus membayar denda atau memenuhi tanggung jawab atas keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah adalah B. Karena B yang mempunyai bangunannya juga yang melakukan perjanjian dengan Bank Syariah tersebut. A sebagai penyewa hanya bertanggung jawab membayar sewa kepada B dan tidak ada hubungannya dengan pembayaran denda atas keterlambatan yang dilakukan B kepada Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena denda tersebut berkaitan dengan kesepakatan B dengan bank, bukan dengan A. Akan tetapi, A tetap berkewajiban untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan B.

2. Dalam hal ini, jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Tetapi sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa, dan bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan itu tergantung bagaimana dengan perjanjian atau ketentuan di awal pada akad tersebut.
Dalam Hukum Perdata, jika seseorang membatalkan kontrak sewa, baik penyewa maupun pemberi sewa dianggap melanggar kesepakatan. Ini berarti pihak yang melanggar tidak bisa mendapatkan kembali uang muka yang telah dibayar. Sebaliknya, pihak yang tidak membatalkan perjanjian berhak untuk mendapatkan uang muka tersebut.
Di sisi lain, dalam hukum Islam, mengambil keuntungan secara tidak sah itu dilarang. Jika pemberi sewa mengambil uang muka tetapi penyewa belum pernah menggunakan aset yang disewa, tindakan tersebut dianggap tidak adil.

3. Aset dimasukkan atau dicatat dalam neraca dengan nilai perolehannya dan diakui sebagai aset ijarah. Terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 yang mana aset Ijarah diakui sebesar biaya perolehan.
Untuk acuannya biasanya mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13: Properti Investasi, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tak berwujud.

Nama: Indah Fajariany
NPM: 223404041
Kelas: VKP A

1. Siapa yang harus membayar denda dan alasannya

Dalam akad ijarah, penyewa hanya berkewajiban membayar biaya sewa (ujrah) atas manfaat barang yang disewa. Kewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada bank syariah terletak pada pemilik aset, yaitu pihak yang memberikan jaminan ke bank syariah. Dalam hal ini, jika bangunan menjadi agunan yang bermasalah di bank syariah, maka segala konsekuensi finansial akibat jaminan tersebut, termasuk denda, merupakan tanggung jawab pemilik aset (B), bukan penyewa (A), karena akad sewa tidak menyertakan beban terkait agunan.

2. Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A

Jika penyewa (A) membayar uang muka namun kemudian membatalkan akad sebelum aset digunakan, perlakuan terhadap uang muka bergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam akad ijarah awal antara A dan C. Jika tidak ada ketentuan khusus, prinsip umum dalam syariah adalah pengembalian uang muka dengan mempertimbangkan apakah ada biaya atau kerugian yang timbul bagi pihak yang menyewakan (C). Jika pembatalan menyebabkan kerugian tertentu bagi C, maka sebagian uang muka dapat dipotong untuk menutupi kerugian, atau seluruhnya dikembalikan jika tidak ada kerugian yang timbul.

3. Pencatatan biaya perolehan aset ijarah dan acuannya

Menurut PSAK 107, biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan pihak yang menyewakan . Biaya perolehan ini meliputi harga perolehan, biaya penyiapan, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan oleh penyewa. Aset ijarah ini tidak diakui sebagai kepemilikan pihak penyewa, hanya manfaat penggunaannya yang dialihkan.

Nama : Sinta Dwi Kurnia
NPM : 223404020
Kelas : A

1. Denda keterlambatan pembayaran agunan dalam kasus ini, B (pemilik bangunan) yang bertanggung jawab untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Bank Syariah. Alasannya : meskipun A menyewa bangunan dari B, perjanjian agunan antara B dan Bank Syariah merupakan perjanjian terpisah. Keterlambatan pembayaran agunan adalah tanggung jawab B sebagai pihak yang mengagunkan bangunan tersebut. A tidak memiliki kewajiban atas perjanjian antara B dan Bank Syariah.

2. Pembatalan akad sewa dan nasib uang muka dalam kasus ini, nasib uang muka tergantung pada kesepakatan yang tercantum dalam akad ijarah:

- Jika akad ijarah mengatur tentang pembatalan dan pengembalian uang muka: Maka A berhak atas pengembalian uang muka sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- Jika akad ijarah tidak mengatur tentang pembatalan: Maka nasib uang muka akan tergantung pada kesepakatan baru antara A dan C. Mereka dapat sepakat untuk mengembalikan uang muka, menganggap uang muka hangus, atau mencari solusi lain yang disepakati bersama.

3. Biaya perolehan aset ijarah tidak dicatat sebagai aset, melainkan diakui sebagai biaya sewa (ijarah) secara sistematis selama periode sewa. Karena dalam ijarah, aset tetap menjadi milik pemilik aset. Penyewa hanya memiliki hak guna atas aset tersebut selama periode sewa.

- Acuan pencatatan biaya perolehan aset ijarah yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK): PSAK 107 tentang sewa yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Nama: Riani Amara
Kelas : C

Akad ijarah adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang melibatkan sewa menyewa. Dalam akad ini, satu pihak (pemilik) memberikan hak kepada pihak lain (penyewa) untuk menggunakan aset atau barang tertentu selama periode waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran sewa. Ijarah dapat meliputi berbagai jenis barang, seperti properti, kendaraan, atau peralatan.

Prinsip utama ijarah adalah tidak melanggar syariat, di mana objek yang disewa harus halal dan tidak digunakan untuk tujuan yang haram. Selain itu, akad ini harus jelas mengenai harga sewa, durasi sewa, dan tanggung jawab pemeliharaan barang. Setelah masa sewa berakhir, pemilik dapat menawarkan opsi untuk menjual barang tersebut kepada penyewa atau mengembalikannya. Ijarah sering digunakan dalam transaksi bisnis dan perbankan syariah sebagai alternatif dari riba.

Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset di neraca, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus untuk akuntansi syariah. Di Indonesia, acuannya adalah PSAK 101 dan PSAK 30.

Biaya perolehan mencakup harga beli aset, biaya transportasi, instalasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Dalam akuntansi, aset yang disewa akan diakui pada nilai wajar saat awal perjanjian ijarah.

Selama masa sewa, penyewa akan mengakui biaya sewa sebagai beban dalam laporan laba rugi. Setelah masa sewa berakhir, aset akan dihapus dari laporan keuangan jika tidak ada opsi perpanjangan atau pembelian. Pencatatan harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ijarah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

Syifa Muhamad Wahyu Hidayah
223404189
Kelas C

Nasib Uang Muka Jika Akad Sewa Dibatalkan
Jika A telah membayar uang muka untuk menyewa aset milik C, namun sebelum aset digunakan A ingin membatalkan akad sewa, maka nasib uang muka tersebut akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain:
* Perjanjian Awal: Hal yang paling utama adalah melihat perjanjian sewa yang telah dibuat di awal. Dalam perjanjian tersebut biasanya sudah tercantum klausul mengenai pembatalan sepihak, termasuk konsekuensi yang akan timbul, seperti pengembalian uang muka sebagian atau seluruhnya.
* Alasan Pembatalan: Jika pembatalan dilakukan karena kesalahan atau kelalaian pihak C, maka A berhak meminta pengembalian seluruh uang muka. Namun, jika pembatalan disebabkan oleh alasan yang berada di luar kendali C, maka kemungkinan pengembalian uang muka akan mengikuti ketentuan dalam perjanjian.
* Ketentuan Hukum: Selain perjanjian, hukum yang berlaku juga akan menjadi acuan. Hukum perjanjian umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk dalam hal pembatalan perjanjian.
Kemungkinan Skenario:
* Pengembalian Seluruh Uang Muka: Jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan C atau jika perjanjian mengatur demikian, maka A berhak atas pengembalian seluruh uang muka.
* Pengembalian Sebagian Uang Muka: Jika pembatalan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan dan perjanjian mengatur adanya pemotongan atas uang muka, maka A hanya akan mendapatkan pengembalian sebagian.
* Tidak Ada Pengembalian: Dalam beberapa kasus, terutama jika pembatalan dilakukan oleh A tanpa alasan yang sah dan perjanjian tidak mengatur pengembalian uang muka, maka uang muka dapat dianggap sebagai kerugian bagi C dan tidak akan dikembalikan.

Nama : Azzah Nurfalah
NPM : 223404152
Kelas : C

1. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah adalah pihak B, yaitu pemilik bangunan yang menyewakan properti tersebut kepada A. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, hubungan akad ijarah antara A dan B adalah perjanjian sewa-menyewa, yang berarti bahwa tanggung jawab A hanya mencakup kewajiban membayar sewa kepada B sesuai kesepakatan mereka. Keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah oleh B tidak ada kaitannya dengan akad sewa yang disepakati antara A dan B. Kedua, ketika B menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan di Bank Syariah, ia menanggung kewajiban untuk menjaga status agunan tetap baik, termasuk memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada bank agar tidak terjadi penalti. Dalam hal ini, denda keterlambatan adalah hasil dari pelanggaran akad pembiayaan antara B dan Bank Syariah, yang menjadi tanggung jawab B secara langsung. Ketiga, dalam akad ijarah, penyewa (A) hanya bertanggung jawab atas pemanfaatan barang sesuai izin dalam akad, serta membayar sewa kepada pemilik. Kewajiban atau konsekuensi lain yang timbul dari urusan pemilik dengan pihak ketiga (seperti bank) tidak dibebankan kepada penyewa kecuali ada kesepakatan tambahan yang dibuat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, B sebagai pemilik bangunan bertanggung jawab atas pembayaran denda keterlambatan kepada Bank Syariah, karena ini merupakan konsekuensi dari hubungan akadnya dengan bank, bukan dari akad sewa-menyewa (ijarah) dengan A.

2. Nasib uang muka yang telah dibayarkan oleh A kepada C bergantung pada ketentuan dalam akad dan kesepakatan awal perjanjian sewa. Secara umum, dalam fiqh muamalah dan praktik sewa-menyewa (ijarah), ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan nasib uang muka jika akad dibatalkan sebelum aset digunakan. Pertama, jika akad tidak mencantumkan ketentuan terkait pengembalian uang muka dalam hal pembatalan oleh penyewa, maka uang muka tersebut biasanya dianggap sebagai hak pemilik (C), sebagai kompensasi atas waktu dan potensi hilangnya kesempatan untuk menyewakan aset kepada pihak lain. Kedua, apabila dalam akad disebutkan bahwa uang muka akan dikembalikan sebagian atau seluruhnya jika akad dibatalkan sebelum aset digunakan, maka C wajib mengembalikan uang muka sesuai kesepakatan yang tertulis. Ketiga, jika ketentuan dalam akad tidak jelas atau timbul perselisihan, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah antara A dan C. Mereka dapat berdiskusi untuk mencari solusi terbaik, misalnya dengan mengembalikan sebagian uang muka atau memberikan kompensasi kepada C. Pada prinsipnya, jika akad belum mencakup penggunaan aset oleh A, uang muka masih dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan, baik sebagian maupun penuh. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan bersama dan ketentuan yang tertuang dalam akad.
3. Dalam akuntansi syariah, biaya perolehan aset ijarah (aset yang disewa oleh penyewa) dicatat berdasarkan prinsip yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Aset ijarah ini tidak dicatat sebagai aset tetap oleh penyewa karena hak kepemilikan tetap berada pada pemilik (lessor). Sebaliknya, aset ijarah dicatat sebagai biaya sewa yang diakui selama masa sewa, sesuai prinsip accrual basis. Di Indonesia, pencatatan biaya perolehan aset ijarah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Ijarah. Berdasarkan PSAK 107, aset ijarah tidak dicatat sebagai hak milik oleh penyewa karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Selama masa sewa, penyewa mencatat pembayaran sewa sebagai beban atau biaya sewa secara berkala sesuai jadwal yang disepakati dalam akad ijarah, dan biaya ini diakui dalam laporan laba rugi penyewa. Jika terdapat biaya tambahan terkait penggunaan aset, seperti biaya pemeliharaan atau operasional yang menjadi tanggung jawab penyewa, biaya tersebut juga diakui sebagai beban sewa pada periode berjalan.

Nama : Aldi Assafar
Kelas : C
NPM : 223404151

1. Secara umum: Pemilik bangunan (B) yang bertanggung jawab atas denda tersebut karena merupakan kewajiban dalam perjanjian kreditnya dengan bank. Pengecualian: Jika dalam perjanjian sewa antara A dan B terdapat klausul yang menyebutkan bahwa A ikut bertanggung jawab, maka A juga bisa dibebankan denda.
2. Tergantung perjanjian: Nasib uang muka akan bergantung pada isi perjanjian sewa. Tidak dapat dikembalikan: Jika ada klausul seperti itu, maka A kehilangan uang mukanya. Dikembalikan sebagian: Jika ada klausul yang mengatur pengembalian sebagian, maka A berhak atas pengembalian sebagian. Dikembalikan seluruhnya: Jika tidak ada klausul atau pembatalan karena kesalahan penyewa, maka A berhak atas pengembalian seluruhnya.
3. Biaya perolehan: Diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset. Acuan: Mengacu pada PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Contoh biaya: Harga pembelian, transportasi, instalasi, perizinan, dan biaya hukum.

1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, siapa yang harus membayar denda dan apa alasannya?

Jawaban :
- Jika A menyewa bangunan dari B: A bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad ijarah. Jika keterlambatan pembayaran sewa disebabkan oleh masalah yang dihadapi A, maka A yang harus menanggung denda tersebut.

- Jika bangunan tersebut agunan: Biasanya, pemilik agunan (dalam hal ini, B) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan agunan tersebut. Namun, jika denda tersebut muncul akibat kelalaian A dalam membayar sewa, maka A tetap bertanggung jawab

2. Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?

Jawaban :

- Jika ada ketentuan dalam akad: Jika akad sewa mencantumkan klausul mengenai pembatalan dan pengembalian uang muka, maka ketentuan tersebut yang harus diikuti. Biasanya, ada ketentuan apakah uang muka dapat dikembalikan atau tidak.

- Uang muka tidak dapat dikembalikan: Dalam banyak kasus, jika A membatalkan akad sewa sebelum penggunaan, uang muka dapat dianggap hangus sebagai kompensasi untuk C, terutama jika tidak ada ketentuan yang menyebutkan pengembalian.

- Negosiasi: A dan C dapat melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti mengembalikan sebagian dari uang muka atau menggunakan uang muka tersebut untuk transaksi di masa mendatang.

3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?

Jawaban:
Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah:
Biaya Perolehan:
- Biaya perolehan aset ijarah biasanya mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan aset agar siap digunakan. Ini bisa meliputi:
• Harga beli aset
• Biaya pengiriman
• Biaya instalasi
• Biaya lainnya yang relevan

- Pengakuan dalam Laporan Keuangan: Aset yang diperoleh melalui ijarah dicatat di neraca sebagai aset dan kewajiban di sisi liabilitas, jika terdapat pembayaran yang belum dilunasi.

- Penyusutan: Dalam hal aset tersebut digunakan untuk tujuan sewa, penyusutan biasanya tidak dicatat oleh pihak penyewa (pengguna). Namun, pemilik aset (lessor) akan mencatat penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Acuan:
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia: Terutama yang berkaitan dengan ijarah, seperti PSAK 101 dan PSAK 112 yang mengatur tentang kontrak syariah.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN): Fatwa yang relevan mengenai ijarah dan pengakuan aset.

- Prinsip Akuntansi Umum: Mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku, baik nasional maupun internasional, dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan.

nama : ilham hidayat
npm : 223404176
kelas : C

Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai nilai awal aset tersebut dalam neraca perusahaan penyewa (musta'jir). Nilai ini menjadi dasar untuk perhitungan penyusutan atau amortisasi aset ijarah di masa mendatang.
Acuan Pencatatan:
* PSAK 107: Akuntansi Ijarah: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini merupakan acuan utama dalam pencatatan dan pengakuan transaksi ijarah di Indonesia. PSAK 107 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai bagaimana aset ijarah harus diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan.
* Perjanjian Ijarah: Perjanjian yang dibuat antara pihak penyewa dan penyedia jasa merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini akan memuat detail mengenai aset yang disewa, jangka waktu sewa, jumlah pembayaran sewa, dan kondisi-kondisi lainnya yang relevan. Isi perjanjian ini akan menjadi dasar dalam penerapan PSAK 107.
Komponen Biaya Perolehan:
Biaya perolehan aset ijarah umumnya mencakup:
* Nilai wajar aset ijarah: Ini adalah nilai tukar yang disepakati antara kedua belah pihak pada saat akad ijarah dilakukan.
* Biaya-biaya langsung yang terkait dengan perolehan aset: Misalnya, biaya transportasi, biaya pemasangan, dan biaya-biaya lain yang secara langsung dapat dikaitkan dengan perolehan aset.
Contoh Pencatatan:
Misalnya, perusahaan A menyewa sebuah mesin produksi dengan nilai wajar Rp 100.000.000. Perusahaan A juga mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp 5.000.000 dan biaya pemasangan sebesar Rp 2.000.000. Maka, biaya perolehan aset ijarah yang akan dicatat dalam neraca perusahaan A adalah sebesar Rp 107.000.000.
Mengapa Biaya Perolehan Penting?
* Dasar Penyusutan: Biaya perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya penyusutan atau amortisasi aset ijarah selama masa manfaatnya.
* Pengukuran Kinerja: Aset ijarah merupakan bagian dari aset perusahaan. Dengan mengetahui biaya perolehan, perusahaan dapat mengukur kinerja aset tersebut dan membandingkannya dengan aset lainnya.
* Pengambilan Keputusan: Informasi mengenai biaya perolehan aset ijarah sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi, seperti keputusan untuk memperpanjang masa sewa atau membeli aset tersebut.

nama dea hasdita
npm 223404173
kelas c
Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?

Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan aset tersebut pada saat aset diperoleh. Ini berarti semua biaya yang terkait dengan akuisisi aset, termasuk biaya transportasi, instalasi, dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan, akan dimasukkan dalam perhitungan biaya perolehan.
Acuan utama untuk pencatatan biaya perolehan aset ijarah adalah PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Standar akuntansi ini memberikan panduan yang komprehensif mengenai bagaimana transaksi ijarah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan

Ayu Rahmawati
223404033
Kelas A

1. Dalam kasus ini, yang bertanggung jawab atas pembayaran denda kepada Bank Syariah adalah pihak yang berutang kepada bank, yaitu B (pemilik bangunan). Alasannya adalah karena denda tersebut merupakan konsekuensi dari wanprestasi B dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sebagai peminjam atau pemberi agunan. Jadi, yang berkewajiban membayar denda keterlambatan adalah B, bukan A, karena hal ini berhubungan dengan komitmen B kepada Bank Syariah, bukan kepada A.
2. Dalam hal pembatalan akad sewa setelah uang muka telah dibayarkan, nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati antara A (penyewa) dan C (pemilik aset) serta ketentuan dalam akad sewa yang dibuat. Biasanya, ada beberapa skenario yang umum terjadi:
a. Jika tidak ada ketentuan pengembalian dalam akad sewa:
Uang muka yang telah dibayarkan mungkin dianggap sebagai earnest money atau tanda jadi yang menandakan komitmen. Jika A membatalkan sepihak, C biasanya berhak untuk mempertahankan uang muka tersebut sebagai kompensasi atas pembatalan.
b. Jika ada ketentuan pengembalian uang muka dalam akad sewa:
Jika dalam akad atau perjanjian sewa disebutkan bahwa uang muka akan dikembalikan jika terjadi pembatalan, maka uang muka tersebut dapat dikembalikan sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum. Kadang-kadang ada potongan biaya administrasi atau penalti tertentu.
c. Jika pembatalan terjadi karena alasan tertentu yang tidak terduga atau kesalahan dari pihak C:
Dalam beberapa kasus, jika pembatalan terjadi karena kondisi khusus, seperti ketidakmampuan C untuk menyediakan aset sesuai perjanjian, maka A dapat meminta pengembalian uang muka secara penuh.
3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai nilai wajar aset tersebut ditambah dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan perolehannya, seperti biaya legal, biaya perpindahan kepemilikan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk membuat aset siap digunakan. Acuan pencatatan biaya perolehan aset ijarah merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, khususnya pada standar PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah (Sewa Syariah). Dalam standar ini, disebutkan bahwa biaya perolehan aset ijarah harus dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan atau historical cost, yang juga mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut agar siap digunakan.

RISMA PUTRI ANDIKA
223404155
C
1) Dalam kasus di mana A menyewa tanah dari B dengan ijarah dan tanah tersebut digunakan sebagai agunan di Bank Syariah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan tentang siapa yang bertanggung jawab atas denda yang tidak dibayarkan.
Tanggung Jawab Pembayaran Denda—Pihak Penyewa (A): Dalam perjanjian sewa, penyewa (A) harus membayar sewa (ujrah) tepat waktu. Jika A tidak membayar sewa tepat waktu, Bank Syariah akan mengenakan denda. Ini sesuai dengan prinsip bahwa penyewa harus memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa. Pihak Pemberi Sewa (B): Penyewa tetap bertanggung jawab atas denda meskipun bangunan yang disewa A adalah aset Bank Syariah. Karena denda tersebut merupakan bagian dari utang, pemberi sewa (B) tidak bertanggung jawab atasnya.
2) Dalam kasus di mana A menyewa aset milik C dan membayar uang muka sebelum menggunakan aset tersebut, nasib uang muka yang telah dibayar tergantung pada beberapa faktor hukum yang relevan.
- Pandangan Hukum Umum tentang Kesepakatan Awal: Uang muka biasanya dianggap sebagai komitmen penyewa (A) untuk mematuhi perjanjian sewa. Jika penyewa (A) membatalkan sewa, biasanya pihak pemberi sewa (C) berhak untuk tidak mengembalikan uang muka tersebut, terutama jika pembatalan dilakukan tanpa alasan yang sah. Perjanjian Tertulis: Jika perjanjian sewa mengandung klausul yang mengatur pengembalian uang muka dalam hal pembatalan, klausul tersebut harus Jika tidak ada ketentuan yang jelas, keadaan ini akan diatur oleh hukum perdata yang berlaku.
Kerugian Pihak Pemberi Sewa: Jika A membatalkan sewa sebelum aset digunakan atau jika ada kerugian lain yang timbul sebagai akibat dari keputusan A untuk membatalkan sewa, pihak C mungkin dirugikan sebagai akibat dari pembatalan. C dapat mempertahankan hak untuk menolak pengembalian uang muka dalam hal ini. Sangat disarankan untuk memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan mungkin juga mendapatkan nasihat hukum terkait situasi khusus ini.
3). Persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 diterapkan untuk mencatat biaya yang terkait dengan pembelian aset ijarah. Untuk memahami lebih lanjut tentang pencatatan biaya perolehan aset ijarah, berikut adalah acuannya: 1. Pengakuan Biaya Perolehan: Biaya perolehan untuk aset ijarah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui pada saat aset ijarah diperoleh, yaitu sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. 2. Penyusutan Aset Ijarah: Jika aset ijarah dapat disusutkan, penyusutan tersebut dilakukan selama masa manfaat, biasanya selama masa manfaat Pendapatan sewa, jika ada piutang pendapatan sewa, akan dihitung berdasarkan nilai yang dapat dicapai.
PSAK No. 107 menggantikan PSAK No. 59, memberikan aturan yang jelas bagi entitas untuk melakukan transaksi ijarah.

Nama: Ayu Nuraeni
NPM: 223404004
Vkp A

1.Dalam kasus ini, jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, di mana bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan terdapat keterlambatan pembayaran oleh B yang mengakibatkan denda dari Bank Syariah, tanggung jawab atas pembayaran denda tersebut seharusnya berada pada B, pemilik bangunan.
Alasannya karena denda yang dikenakan oleh Bank Syariah timbul akibat kegagalan B dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Meskipun A menyewa bangunan dari B, akad ijarah antara A dan B adalah kesepakatan yang berbeda dan tidak mengalihkan tanggung jawab utang B kepada A. Semua tanggung jawab atas pembayaran pinjaman dan segala denda terkait tetap berada pada B sebagai pihak yang memiliki perjanjian kredit dengan Bank Syariah.

Meskipun bangunan tersebut disewakan kepada A, B yang harus menanggung dan membayar denda kepada Bank Syariah, karena denda tersebut merupakan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran oleh B, bukan oleh A yang hanya berperan sebagai penyewa dalam akad ijarah.

2.Jika A menyewa aset dari C dan telah membayar uang muka, lalu ingin membatalkan akad sewa sebelum aset digunakan, nasib uang muka tersebut tergantung pada ketentuan dalam perjanjian sewa. Jika perjanjian menyatakan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan dalam hal pembatalan, maka uang muka mungkin tidak akan dikembalikan. Sebaliknya, jika perjanjian mengizinkan pengembalian uang muka dalam kondisi tertentu, A berhak meminta pengembalian tersebut, mungkin setelah dipotong biaya administrasi. Penting bagi A dan C untuk merujuk pada isi perjanjian sewa dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai kesepakatan yang adil.

3.Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat objek ijarah diperoleh, dengan pengakuan sebesar biaya perolehan. Akuntansi ini mengikuti PSAK 107, yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah, termasuk penyusutan dan pengakuan pendapatan Jurnal akuntansi untuk pencatatan perolehan. Acuan untuk biaya perolehan mengacu pada standar akuntansi yang relevan, seperti PSAK 16 untuk aset tetap.

Keysha Rabbani
C
223404190

1. Dalam kasus ini, A sebagai penyewa yang terlambat membayar sewa bertanggung jawab untuk membayar denda yang dikenakan oleh Bank Syariah. Hal ini berdasarkan pada prinsip akad ijarah yang mengharuskan penyewa untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika ada masalah dalam pembayaran, A sebaiknya berkomunikasi dengan B dan Bank Syariah untuk mencari solusi yang adil.
2. 2. Jika A membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset yang disewa, nasib uang muka yang sudah dibayarkan tergantung pada kesepakatan yang ada dalam kontrak sewa. Umumnya, jika tidak ada ketentuan khusus dalam kontrak mengenai pengembalian uang muka, maka uang muka tersebut bisa dianggap hangus sebagai kompensasi atas pembatalan. Namun, jika ada klausul dalam kontrak yang mengatur pengembalian uang muka dalam kasus pembatalan, maka A berhak untuk mendapatkan kembali uang tersebut.
3. 3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat dengan memperhatikan semua biaya yang terkait dengan perolehan dan persiapan aset, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107. Pencatatan ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat.

Trifanny Khoerun Nisa
223404013
A

1. Dalam kasus A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran denda kepada Bank Syariah adalah pihak B (pemilik bangunan). Alasannya karena akad ijarah antara A dan B terpisah dari akan pembiayaan antara pihak B dengan Bank Syariah. Pihak A hanya memiliki hak guna bangunan, tanpa ada kewajiban untuk membayar denda kepada Bank SyariahSyariah. Denda keterlambatan merupakan konsekuensi dari kelalaian pihak B dalam mememenuhi kewajiban kepada Bank Syariah.

2. Dalam kasus A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa, status uang muka yang telah di bayarkan oleh A ke C tergantung pada ketentuan yang telah di sepakati sebelumnya dalam akad ijarah. Umumnya jika pembatalan dilakukan oleh pihak penyewa (A), uang muka sebelumnya menjadi hak pemilik aset atau yang menyewakan (C) sebagai ganti rugi atas pembatalan tersebut. Namun jika dalam akad tersebut ada ketentuan yang berbeda maka sepatutnya ketentuan tersebut harus dipatuhi.

3. Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap di neraca, termasuk biaya pembelian, pengangkutan dan instalas, mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

Nama : Ani Nur'Afiah
NPM : 223404157
Kelas : C

1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, siapa yang harus membayar denda dan apa alasannya
Jawab:
Denda yang ditarik oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran kewajiban merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan dan pihak yang menjadikan bangunan tersebut sebagai agunan. A tidak bertanggung jawab atas denda tersebut karena A hanya menyewa bangunan dari B berdasarkan akad ijarah. Alasan utama adalah bahwa keterlambatan pembayaran yang menyebabkan denda adalah masalah antara B dan Bank Syariah, bukan bagian dari kesepakatan sewa antara A dan B. Jadi, B harus membayar denda tersebut kepada Bank Syariah.

2. Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?
Jawab:
Nasib uang muka yang sudah dibayarkan oleh A kepada C biasanya tergantung pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad sewa. Umumnya, ada beberapa skenario yang bisa terjadi:

Pengembalian Uang Muka Penuh: Jika dalam akad sewa tidak ada ketentuan khusus mengenai pembatalan, A berhak mendapatkan pengembalian uang muka penuh karena aset belum digunakan.

Pengembalian Sebagian Uang Muka: Jika ada ketentuan dalam akad yang menyebutkan bahwa sebagian dari uang muka akan dipotong sebagai kompensasi atas pembatalan, maka A akan mendapatkan kembali uang muka setelah dipotong sesuai kesepakatan.

Tidak Ada Pengembalian: Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketentuan yang menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, sebagai kompensasi bagi C atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Namun, tanpa ketentuan khusus, prinsip umum dalam hukum syariah adalah untuk berusaha adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Jadi, jika tidak ada ketentuan spesifik, pengembalian penuh atau sebagian besar adalah yang paling adil.

3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?
Jawab:
Pencatatan Biaya Perolehan Aset Ijarah
Bagaimana dicatat: Biaya perolehan aset ijarah dicatat sebagai aset tetap pada neraca. Ini termasuk semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan dan menyiapkan aset tersebut untuk digunakan dalam operasi ijarah. Berikut adalah komponen-komponen utama yang dicatat:

Biaya Pembelian: Harga beli aset tersebut.

Biaya Pengangkutan: Jika ada biaya pengiriman atau transportasi aset.

Biaya Instalasi dan Persiapan: Termasuk biaya instalasi dan persiapan agar aset siap digunakan.

Biaya Tambahan Lainnya: Biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset, seperti pajak impor, asuransi selama pengangkutan, dan biaya komisioning.

Acuannya: Pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan dan persiapan aset ijarah dicatat dengan benar.

Dengan cara ini, bank atau perusahaan bisa memantau nilai aset tetapnya dengan akurat dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Tiara Malika Kurnia
223404179
C

1.Jika A menyewa bangunan dari B melalui akad ijarah dan bangunan tersebut dijadikan agunan oleh B di Bank Syariah, maka denda keterlambatan pembayaran ke bank adalah tanggung jawab B. Hal ini karena:
1. Kewajiban Finansial B: Denda tersebut timbul dari utang B kepada bank, bukan dari akad ijarah dengan A.
2. Batasan Akad Ijarah: Hubungan A dan B hanya sebatas sewa-menyewa; A hanya berkewajiban membayar biaya sewa.
Jika bank mengeksekusi agunan, B wajib memberi tahu A agar A bisa mempertimbangkan keberlanjutan sewanya.

2.Jika A membatalkan sewa setelah membayar uang muka kepada C, nasib uang muka tersebut tergantung pada isi akad:
1. Ada Ketentuan: Jika ada aturan uang muka hangus saat pembatalan, uang muka menjadi milik C.
2. Tidak Ada Ketentuan: Jika tidak diatur, uang muka umumnya tetap dipegang C sebagai kompensasi.
3. Kesepakatan Baru: A dan C bisa bernegosiasi untuk pengembalian sebagian uang muka.
Jadi, keputusan tergantung pada akad atau kesepakatan antara keduanya.

3.Biaya perolehan aset ijarah (sewa) dicatat sebagai aset tetap di neraca jika memenuhi syarat sebagai ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) atau ijarah yang berakhir dengan kepemilikan aset oleh penyewa. Jika itu hanya ijarah biasa (tanpa perpindahan kepemilikan), maka biaya ijarah dicatat sebagai biaya sewa di laporan laba rugi.

Nama :Hulatul Jannah
NPM :223404186
Kelas : C

1.Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad sewa (ijarah), dan ternyata bangunan itu menjadi agunan untuk pinjaman B di Bank Syariah, denda dari bank karena telat bayar pinjaman adalah tanggung jawab B
Alasannya sederhana:
Denda dari bank muncul karena B terlambat bayar pinjaman, bukan karena A terlambat bayar sewa.
Jadi, A tidak bertanggung jawab atas denda bank tersebut.
Denda sewa mungkin dikenakan kepada A jika A telat bayar sewanya kepada B, sesuai kesepakatan mereka.
Jadi, masing-masing denda dibayar oleh pihak yang menimbulkan keterlambatan tersebut:
- Denda pinjaman bank ditanggung oleh B.
- Denda sewa (jika ada) ditanggung oleh A.
2.Dalam kasus ini, nasib uang muka yang sudah dibayarkan tergantung pada ketentuan akad sewa (ijarah) yang disepakati antara pihak A (penyewa) dan C (pemilik aset).Dalam prinsip syariah, pengembalian uang muka juga dapat diatur melalui kesepakatan antara pihak A dan C untuk mencapai hasil yang adil sesuai dengan kaidah keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan (al-tawazun).
3.Dalam akuntansi Ijarah, harga perolehan harta Ijarah dicatat sebagai Aset Tetap Ijarah atau Aset Sewa tergantung skema dan akadnya.
Bahan acuan pencatatan biaya perolehan harta Ijarah pada lembaga keuangan syariah didasarkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 107* *Ijarah yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengakuan, penilaian dan pelaporan dari Ijarah.Menurut PSAK 107, poin-poin utama terkait pengakuan biaya perolehan aset Ijarah adalah: 1.Pengakuan awal:Biaya perolehan suatu aset Ijarah dicatat sebesar harga perolehannya (biaya). Ini termasuk harga pembelian, biaya konstruksi, dan biaya lain yang terkait langsung dengan aset tersebut.
2. Pengakuan Tambahan: Setelah pengakuan sebesar biaya perolehan, aset Ijarah dicatat sebesar nilai tercatatnya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada), tergantung pada masa manfaat aset tersebut.
3.Beban Penyusutan: Penyusutan suatu aset Ijarah dihitung selama masa sewa (Ijarah) dengan memperhitungkan masa manfaat aset dan perjanjian sewa.PSAK 107 memberikan panduan tambahan mengenai perbedaan pengakuan antara Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (Ijarah dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa) dan Ijarah biasa, perlakuan akuntansi dan penyusutan dapat ditangani secara berbeda.

Nama : Alysha Salsabila Zatnika
NPM : 223404188
Kelas : C

Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?

jawab :
Biasanya, dalam akad sewa, terdapat ketentuan mengenai uang muka. Jika tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bagaimana nasib uang muka dalam hal pembatalan, maka hal ini bisa menjadi subjek perdebatan. Namun, umumnya, uang muka dapat dianggap sebagai kompensasi bagi pihak penyewa (C) atas pembatalan tersebut.

Nama :Muhammad Rangga Nurwansyah
NPM :223404159
Kelas :C

2. Nasib uang muka yang dibayarkan oleh A kepada C saat menyewa aset tergantung pada kesepakatan dalam akad ijarah (sewa). Apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik C. Namun, tanpa ketentuan yang jelas, biasanya uang muka dapat dikembalikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti menemukan penyewa pengganti. Karenanya, penting untuk mengacu pada aturan yang tercantum dalam akad ijarah (sewa) yang telah disetujui.

NAMA: ARYA BUDI YANTO
NPM: 223404019
KELAS: VKP - A


1. Denda pembayaran utang kepada bank syariah dalam akad Ijarah Dalam hal ini B selaku pemilik bangunan bertanggung jawab atas denda keterlambatan pembayaran utang kepada bank syariah. Alasan utamanya adalah akad Ijarah antara A dan B hanya mencakup sewa bangunan dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban B terhadap pihak ketiga (bank syariah). Karena A tidak wajib membayar hutang B, maka tidak ada alasan untuk menanggung denda.

2. Pengakhiran perjanjian sewa oleh penyewa setelah pembayaran uang sungguh-sungguh Jika A mengakhiri perjanjian sewa sebelum aset digunakan, maka nasib uang sungguh-sungguh tergantung pada pengaturan kontrak. Jika dalam kontrak ditentukan bahwa uang jaminan akan dikembalikan jika terjadi pembatalan, B wajib mengembalikan uang jaminan tersebut. Namun apabila dalam kontrak disepakati bahwa titipan tersebut tidak dapat dikembalikan sebagai kompensasi atau biaya pengelolaan, maka B berhak menahan titipan tersebut. Dalam praktik syariah, ketentuan-ketentuan ini harus disepakati secara transparan sejak awal untuk menghindari konflik.

3. Pencatatan harga perolehan harta ijarah Dalam akuntansi syariah, harga perolehan harta ijarah dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan. Aset ijarah dapat dicatat sebesar harga perolehan. Ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pembelian aset dan persiapannya hingga siap digunakan. Standar pencatatan ini mengikuti standar akuntansi Syariah seperti AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) dan Standar PSAK Syariah Indonesia.

Nama: Dwi rahmatika
Npm: 223404015
Kelas: A

1. Jika A menyewa bangunan dari B dengan akad ijarah, yang ternyata bangunan tersebut sedang menjadi agunan di Bank Syariah dan beberapa bulan telat bayar sehingga Bank Syariah menarik denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, siapa yang harus membayar denda dan apa alasannya?
Jawab

Dalam akad ijarah, denda keterlambatan pembayaran biasanya menjadi tanggung jawab penyewa (A), karena keterlambatan tersebut diakibatkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban sewa

2. Jika A menyewa aset milik C dan membayar uang muka. Sebelum aset tersebut digunakan, A ingin membatalkan akad sewa. Bagaimana nasib uang muka yang sudah dibayarkan?
Jawab

Jika A membatalkan akad sewa sebelum penggunaan aset, umumnya uang muka (hamish jiddiyah) yang dibayarkan dapat dikembalikan, tergantung pada ketentuan dalam akad yang disepakati

3. Bagaimana biaya perolehan aset ijarah dicatat? Apa acuannya?
Jawab
Biaya perolehan untuk objek ijarah dicatat pada saat objek diperoleh, sesuai dengan PSAK 107, dan harus diakui sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan

Nama : Yuli Nurhasanah
Npm : 223404147
Kelas. : C



1. denda keterlambatan pembayaran kepada Bank Syariah adalah kewajiban pihak yang mengagunkan bangunan tersebut, yaitu pihak B (pemilik bangunan). Berikut alasannya:

1. Denda Terkait dengan Hutang Pemilik (B) kepada Bank Syariah: Denda tersebut muncul dari keterlambatan pembayaran kewajiban pemilik (B) kepada Bank Syariah, bukan dari akad ijarah antara A dan B. Dalam akad ijarah, kewajiban penyewa (A) hanya sebatas membayar sewa sesuai perjanjian, tanpa terlibat dalam tanggungan atau hutang pemilik kepada pihak ketiga (Bank Syariah).


2. Tidak Ada Kaitannya dengan Penyewa (A): A sebagai penyewa tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap urusan utang-piutang pemilik bangunan. Tanggung jawab A hanya terbatas pada pembayaran sewa kepada B, tanpa campur tangan dalam kewajiban finansial B kepada pihak lain.


3. Prinsip Akad yang Terpisah: Dalam fikih muamalah, akad ijarah dan akad pembiayaan atau pengagunan merupakan dua akad yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukkan. Karena akad pembiayaan hanya antara B dan Bank Syariah, maka konsekuensi (termasuk denda) dari akad tersebut adalah tanggung jawab B.



Jadi, denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak B, bukan A, karena tidak terkait dengan akad ijarah yang disepakati antara A dan B.


2. Jika A telah membayar uang muka kepada C untuk menyewa aset tetapi memutuskan untuk membatalkan akad sewa sebelum menggunakan aset tersebut, maka perlakuan terhadap uang muka bergantung pada kesepakatan dalam akad antara A dan C serta kondisi yang disepakati terkait pembatalan.

Secara umum, terdapat beberapa kemungkinan terkait nasib uang muka dalam konteks fikih muamalah:

1. Mengembalikan Uang Muka: Jika tidak ada kesepakatan khusus tentang uang muka dalam hal pembatalan, maka C sebaiknya mengembalikan uang muka tersebut kepada A. Dalam akad ijarah, pembayaran umumnya hanya terjadi atas manfaat yang telah diterima, dan karena A belum menggunakan aset tersebut, uang muka sebaiknya dikembalikan.


2. Sebagian Dipotong sebagai Ganti Rugi: Jika dalam akad ada kesepakatan bahwa uang muka akan dipotong sebagian sebagai kompensasi atas pembatalan sepihak, maka C dapat mempertahankan sebagian uang muka sebagai ganti rugi atas pembatalan tersebut. Namun, besar potongan ini harus disepakati secara adil dan transparan.


3. Uang Muka Hangus (Jika Disepakati): Apabila terdapat kesepakatan eksplisit dalam akad bahwa uang muka akan hangus apabila terjadi pembatalan sepihak oleh A, maka uang muka tersebut dapat menjadi hak C. Akan tetapi, dalam prinsip syariah, ketentuan ini harus dijelaskan secara jelas di awal akad agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan).



2.Dalam prinsip muamalah, uang muka yang sudah dibayarkan sebaiknya dikembalikan kecuali ada kesepakatan dalam akad yang menyatakan sebaliknya. Jika tidak ada perjanjian mengenai uang muka dalam hal pembatalan, pengembaliannya secara penuh lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Muhamma Naufa Fadhiil
223404178

1.Denda Keterlambatan Pembayaran: Denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah menjadi tanggung jawab B, pemilik bangunan, karena masalah tersebut berkaitan dengan agunan dan bukan kesepakatan sewa antara A dan B

2.⁠nasib uang muka tersebut tergantung pada kesepakatan awal antara pihak A dan C. biasanya jika tidak ada kesepakatan yang menyatakan kesepakatan, uang muka dianggap hangus dan menjadi milik pemilik aset (C) jika penyewa (A) membatalkan sewa

3.Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat aset tersebut diperoleh, dan pengakuan ini mengacu pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah

Akmal Ihsan Maulana
223404030
A

1. Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelunasan Agunan:
Denda yang dibebankan oleh Bank Syariah atas keterlambatan pembayaran merupakan tanggung jawab B sebagai pemilik bangunan dan pihak yang berhubungan langsung dengan bank. A sebagai penyewa hanya memiliki hak guna bangunan berdasarkan akad ijarah dan tidak bertanggung jawab atas denda dari kewajiban yang menjadi tanggungan pemilik (B) terhadap pihak ketiga, dalam hal ini bank. Berdasarkan prinsip akad ijarah, tanggung jawab atas aset yang diagunkan sepenuhnya berada pada pemilik aset, kecuali jika dalam akad terdapat ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya.

2. Pengelolaan Uang Muka Saat Akad Sewa Dibatalkan:
Uang muka yang telah dibayarkan oleh A akan disesuaikan dengan ketentuan dalam akad yang telah disepakati antara A dan C. Biasanya, ada beberapa kemungkinan:
Jika akad tidak mencakup pengembalian uang muka, maka uang muka dapat dianggap hangus sebagai kompensasi dari pembatalan sepihak oleh A.
Jika akad mengatur pengembalian sebagian atau seluruh uang muka, maka pengembalian dilakukan sesuai ketentuan tersebut, seperti persentase atau syarat lain yang telah disepakati.
Praktik yang adil dalam pembiayaan syariah umumnya akan mempertimbangkan pengembalian sebagian uang muka, dikurangi dengan biaya administrasi atau potensi kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pihak pemilik (C).

3. Pencatatan Biaya Perolehan Aset dalam Akad Ijarah:
Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset ijarah dicatat sesuai dengan PSAK 107, yang mengatur pengakuan dan pengukuran berdasarkan masa manfaat atau periode sewa aset tersebut.
Jika lembaga keuangan syariah menyediakan aset untuk akad ijarah, biaya perolehan aset akan dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan selama periode sewa atau masa manfaatnya. Bagi penyewa, biaya terkait ijarah dicatat sebagai beban operasional yang dibayarkan secara berkala, sesuai kesepakatan dalam akad.
Pengukuran biaya perolehan aset mencakup seluruh biaya hingga aset siap digunakan untuk aktivitas ijarah.

Arfika muhammad nizar kelas c
Biaya perolehan aset ijarah dicatat pada saat obyek ijarah diperoleh, dan diakui sebesar biaya perolehan. Ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tersebut hingga siap digunakan. Biaya perolehan ini dapat mencakup harga pembelian, biaya pengiriman, dan biaya lain yang terkait dengan akuisisi aset.

Acuan untuk pencatatan biaya perolehan aset ijarah mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk standar akuntansi keuangan yang relevan di Indonesia. Aset ijarah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dicatat berdasarkan pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayarkan. Ini berarti bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset harus dicatat dengan akurat untuk mencerminkan nilai tercatat yang benar dalam laporan keuangan.